JOMBANG – Praktik curang penyalahgunaan energi bersubsidi kembali diungkap jajaran Satreskrim Polres Jombang.
Dua pria diringkus polisi setelah terbukti menjalankan bisnis ilegal dengan modus menyuntikkan isi gas elpiji subsidi 3 kg ke dalam tabung non-subsidi 12 kg demi meraup keuntungan berlipat.
Pengungkapan kasus ini bermula dari keresahan masyarakat terkait distribusi gas yang tidak wajar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menindaklanjuti laporan tersebut, Korps Bhayangkara melakukan penggerebekan di dua lokasi berbeda pada pertengahan April 2026.
Pada TKP 1 tanggal 14 April 2026, petugas mengamankan Ahmad Fuad Hasan (39) di Dusun Tanjung Anom, Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek. Pelaku tertangkap tangan saat memindahkan isi gas menggunakan pipa besi modifikasi.
Sementara di TKP 2 pada 15 April 2026, pelaku bernama Muhammad Taufik (48) dibekuk di Perumahan Griya Kalijaring Indah, Desa Kalikejambon, Kecamatan Tembelang, saat melakukan praktik serupa menggunakan selang regulator.
Kasatreskrim Polres Jombang, AKP Dimas Robin Alexander, menjelaskan bahwa para pelaku menggunakan peralatan rakitan untuk mentransfer isi dari empat tabung “Melon” (subsidi) ke dalam satu tabung ukuran 12 kg (non-subsidi).
“Hasil pengoplosan ini dijual kembali dengan harga pasar non-subsidi, yakni sekitar Rp150.000 per tabung. Ini adalah tindakan yang jelas-jelas merugikan masyarakat luas dan menyalahgunakan alokasi subsidi negara,” tegas AKP Dimas dalam jumpa pers, Jumat (01/05/2026).
Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti krusial yang digunakan dalam operasional ilegal tersebut, di antaranya: puluhan tabung elpiji ukuran 3 kg dan 12 kg; alat suntik rakitan (pipa besi dan selang regulator); timbangan digital untuk akurasi berat dan satu unit kendaraan roda tiga sebagai sarana transportasi.
Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah.
Polres Jombang menegaskan akan terus melakukan pengembangan penyelidikan guna menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan jaringan pengoplos yang lebih besar.
“Langkah tegas ini diambil sebagai komitmen Polri dalam mengawal distribusi energi nasional agar tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.
