JOMBANG – Beredar daftar sejumlah nama-nama pejabat yang diduga akan dimutasi jabatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang bocor ke publik.
Ada beberapa nama dalam data itu yang diberi tanda sebagai orang-orang bupati lama yang diduga hendak dimutasi.
Menanggapi hal itu, pengamat sekaligus praktisi hukum di Jombang, Syarahuddin menyayangkan adanya dugaan data rencana mutasi jabatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang yang bocor ke publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebab, data itu menyebutkan rencana mutasi dilakukan berdasar pada klaim kepentingan politik. Bukan berdasar pada kompetensi hingga menyegaran jabatan melalui jobfit.
Meski belum bisa dipastikan data itu memang benar untuk ke arah mutasi atau hanya dibuat oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab, namun hal itu cukup membuat publik kaget. Sebab, beredarnya data itu potensi terjadinya persoalan.
“Jika data yang beredar itu benar. Itu cacat hukum, karena tidak boleh mutasi dilakukan berdasar pada unsur politik imbas pilkada, bukan berdasar pada penilaian berbasis kompetensi,” kata praktisi hukum Jombang yang akrab disapa Bang Reza itu, saat diwawancarai, Minggu (24/8/2025).
Padahal, sambung dia, data yang diduga mutasi jabatan di RSUD Jombang itu seharusnya tidak pernah ada sebelum jobfit usai digelar. Menurut Bang Reza data itu murni kepentingan politik.
“Ngapain sampai ada nama direktur RSUD, dan sejumlah pegawai dikasih tanda orang bupati sebelumnya, dikingkari, dan akan diganti oleh orang bupati sekarang,” ujar dia.
Alumni sekaligus senior Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu berpandangan, dasar dari mutasi adalah jobfit. Sementara, proses jobfit itu disebutnya masih menunggu rekomendasi dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Bagi dia, sebetulnya Warsubi sudah faham hal itu, namun perlu diingatkan agar tidak timbul persoalan dikemudian hari pasca mutasi. Seharusnya, selain berpegang pada aturan, Bupati Jombang juga harus mendengarkan adanya masukan dari tokoh masyarakat, pengamat, praktisi hukum, akademisi hingga ulama.
“Kita sebagai pengamat dan praktisi hukum memang sudah menjadi sebuah keharusan mengkritik namun juga memberikan langkah solutif, kami dukung kalau sesuai aturan, namun kita ingatkan jika tidak berdasar pada aturan,” urai Direktur Firma Hukum SSA Al-Wahid Jombang itu.
Bagi Bang Reza, RSUD Jombang dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir sudah berbenah dan sudah baik. Mulai dari pelayanan hingga berbagai prestasi yang ditorehkan. Menurutnya, sangat disayangkan sebuah managemen yang baik kembali di obrak-abrik oleh oknum atau kelompok yang diduga berkempetingan politis.
Seharusnya, kata dia, adanya mutasi jabatan itu dilakukan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang butuh evaluasi bahkan jabatan kosong yang harus diisi.
“Intinya harus berdasar pada jobfit, berbasis kompetensi, bukan menggiring opini seakan berbau politis,” tandasnya.
Adanya rencana mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemkab Jombang memang bensr adanya. Bukan hanya di lingkup RSUD Jombang, namun menyasar sejumlah OPD.
Meski Bupati dan Wakil Bupati Jombang saat ini telah genap enam bulan menjabat, pelaksanaan mutasi belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Hal ini disebabkan pemkab masih menunggu rekomendasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jombang, Bambang Suntowo, mengklaim bahwa seluruh proses telah dilakukan sesuai tahapan yang ditentukan dalam peraturan kepegawaian.
“Saat ini kita masih menunggu rekomendasi dari BKN. Prosesnya sudah kita jalankan sesuai dengan prosedur mutasi yang berlaku,” tutup Bambang.
