JOMBANG – Rencana ambisius pemerintah untuk memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan demi menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional mulai memicu polemik.
Alih-alih disambut sebagai inovasi efisiensi, kebijakan ini justru dikritik sebagai langkah reaktif yang berisiko mengorbankan kualitas pelayanan publik dan integritas kinerja aparatur sipil negara (ASN).
Lontaran kritik datang dari parlemen daerah, salah satunya Anggota DPRD Kabupaten Jombang, sekaligus kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kartiyono.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai pemerintah gagal melihat realita di lapangan mengenai kesiapan infrastruktur birokrasi dan karakteristik layanan publik yang mayoritas masih membutuhkan kehadiran fisik.
Kartiyono menegaskan bahwa logika penghematan BBM melalui WFH bersifat semu jika diterapkan secara hantam rata (one-size-fits-all).
Menurutnya, sektor pelayanan publik memiliki dinamika yang berbeda dengan sektor administratif murni.
“Menurut saya kebijakan ini kurang efektif. Penerapan WFH tidak bisa disamaratakan di semua sektor, terutama pada bidang pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujar Kartiyono saat dikonfirmasi, Kamis (26/3/2026).
Ia menyebut ada paradoks kinerja birokrasi saat ini. Dalam kondisi kerja penuh di kantor (Work From Office) saja, keluhan mengenai lambatnya pelayanan masih sering terdengar. Memindahkan beban kerja ke rumah tanpa pengawasan ketat dikhawatirkan akan memperparah stagnasi birokrasi.
“Kalau saat bekerja penuh saja pelayanannya masih belum maksimal, apalagi jika diterapkan WFH,” lontar Ketua Bapemperda DPRD Jombang tersebut.
Secara profesional, Kartiyono mengingatkan bahwa skema WFH di lingkup pemerintahan rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan absennya kendali mutu kerja.
Tanpa sistem pemantauan digital yang mumpuni, WFH dikhawatirkan hanya akan menjadi libur terselubung bagi oknum ASN, yang pada akhirnya merugikan masyarakat sebagai penerima layanan.
Struktur pengawasan yang lemah diprediksi akan menciptakan celah bagi penurunan produktivitas yang dampaknya jauh lebih mahal ketimbang nilai penghematan BBM yang dikejar.
Sebagai antitesis dari rencana WFH tersebut, Kartiyono menawarkan dua langkah yang dinilai lebih konkret dan minim risiko sosial
Pertama, revitalisasi transportasi massal, pemerintah seharusnya lebih fokus membenahi sarana transportasi umum agar ASN dan masyarakat secara sukarela beralih dari kendaraan pribadi.
Kedua, rasionalisasi kendaraan dinas, pengetatan penggunaan kendaraan dinas bagi ASN dianggap sebagai langkah penghematan yang lebih terukur dan disiplin dibanding merumahkan pegawai.
Pemerintah pusat maupun daerah didesak untuk tidak terburu-buru melegitimasi kebijakan ini. Diperlukan kajian komprehensif yang melibatkan parameter indeks kepuasan masyarakat dan analisis beban kerja digital.
DPRD Jombang meminta agar kebijakan ini tidak dipaksakan sebelum ada jaminan bahwa hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima tetap terpenuhi secara utuh.
Fokus utama seharusnya adalah efisiensi energi tanpa harus melumpuhkan fungsi-fungsi strategis pemerintahan.
