MOJOKERTO — Kebijakan mutasi atau perputaran (rolling) jabatan perangkat Desa Brangkal, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, menuai protes dari perangkat desa yang dimutasi.
Melalui kuasa hukumnya dari Firma Hukum SSA Al-Wahid, empat perangkat desa yang merasa dimutasi secara sepihak itu resmi melayangkan gugatan melalui surat keberatan kepada Kepala Desa Brangkal pada Selasa, 10 November 2026.
Empat perangkat desa yang menjadi prinsipal dalam surat keberatan tersebut masing-masing adalah Muklasin, Muhammad Nasrulloh, Andi Habirudin, dan Imam Bukhari. Mereka menilai proses mutasi yang berujung pada pelantikan tertanggal 9 November 2026 tersebut cacat hukum dan sarat akan tindakan kesewenang-wenangan atau abuse of power.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Syarahuddin, Ketua tim advokat para perangkat desa dari Firma Hukum SSA Al-Wahid, menegaskan bahwa langkah mutasi ini disebut tidak sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku.
“Klien kami telah dimutasi dan dilaksanakan pelantikan tanpa dihadiri oleh klien kami pada 9 November 2026. Perpindahan jabatan antarperangkat desa ini tidak benar karena menabrak mekanisme yang ada, tidak sesuai dengan Pasal 7 Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta terindikasi sebagai tindakan kesewenang-wenangan atau abuse of power,” ujar pengacara yang akrab disapa Reza tersebut, Rabu (11/11/2026).
Menurut Reza, di Desa Brangkal terdapat kekosongan jabatan perangkat Kaur Umum dan Perencanaan, karena yang bersangkutan telah purna tugas. Namun, kades melakukan rolling atau mutasi empat orang dan tetap menyisahkan kekosongan jabatan Sekretaris Desa. Artinya, yang semula kosong Kaur Umum dan Perencanaan kini telah terisi dan justru jabatan Sekretaris Desa yang hingga kini masih dibiarkan kosong.
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Brangkal Nomor 50, 51, 52, dan 53 Tahun 2026, rotasi jabatan melibatkan empat perangkat desa. Masing-masing adalah Andi Habiruddin, jabatan lama sebagai Sekretaris Desa dimutasi menjadi Kepala Seksi Pelayanan; Imam Bukhari, jabatan lama sebagai Kepala Seksi Pelayanan dimutasi menjadi Kepala Urusan Keuangan; Muklasin, jabatan lama sebagai Kepala Dusun Brankal dimutasi menjadi Kepala Urusan Umum dan Perencanaan; dan yang keempat adalah Muhammad Nasrulloh, jabatan lama sebagai Kepala Urusan Keuangan dimutasi menjadi Kepala Dusun Brankal.
Tim kuasa hukum memaparkan bahwa secara normatif, mekanisme mutasi jabatan perangkat desa harus melalui tahapan yang ketat.
Tahapan tersebut meliputi musyawarah antara kepala desa dan perangkat desa yang dituangkan dalam Berita Acara, penyusunan Surat Pernyataan Kesanggupan Dimutasi, pengajuan permohonan rekomendasi tertulis kepada Camat (maksimal 7 hari kerja), usulan lanjutan kepada Bupati (maksimal 20 hari kerja), hingga terbitnya Surat Keputusan (SK) Bupati sebelum Kades menerbitkan SK Mutasi dan melakukan pelantikan.
Selain persoalan prosedural, pihak kuasa hukum menegaskan bahwa mutasi seharusnya hanya dilakukan jika terdapat kekosongan jabatan. Padahal, kekosongan jabatan di lingkungan Pemerintah Desa Brangkal tercatat hanya ada satu. Terlebih lagi, para klien mereka selama ini telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, disiplin, serta bersih dari catatan pelanggaran kinerja. Keputusan Kades tersebut juga dinilai janggal karena dilakukan tanpa adanya persetujuan dari yang bersangkutan maupun pelanggaran aturan oleh perangkat desa terkait.
Melalui surat keberatan tersebut, Firma Hukum SSA Al-Wahid mendesak Kepala Desa Brangkal untuk segera mengambil empat langkah. Pertama adalah meninjau kembali Surat Keputusan Nomor 50, 51, 52, dan 53 Tahun 2026; membatalkan surat keputusan tersebut; mencabut surat keputusan tersebut; dan mengembalikan para klien ke jabatan semula.
Tim kuasa hukum memberikan tenggat waktu selama 7 (tujuh) hari sejak surat diterima bagi Kepala Desa Brangkal untuk menindaklanjuti keberatan ini. Jika diabaikan, pihak hukum memastikan akan menempuh jalur hukum lanjutan berupa gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya serta pengaduan resmi kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Mojokerto.
Surat keberatan ini turut ditembuskan kepada Camat Sooko Kabupaten Mojokerto untuk diketahui dan menjadi bahan pengawasan.
“Kami akan ke dewan dulu, ke bupati, jika tidak ada titik temu akan kami gugat ke PTUN Surabaya,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, MITRAMEDIA masih melakukan upaya konfirmasi ke sejumlah pihak. Dan membuka ruang hak jawab sebagai keberimbangan berita.















