SK Mutasi Perangkat Desa Brangkal Mojokerto Cacat Administrasi, Ada SK Bernomor Sama

- Penulis

Rabu, 18 November 2026 - 18:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kantor Kepala Desa Brangkal. (MITRAMEDIA)

Kantor Kepala Desa Brangkal. (MITRAMEDIA)

MOJOKERTO — Kebijakan mutasi jabatan perangkat Desa Brangkal, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, menuai sorotan tajam dan polemik hukum.

Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Brangkal terkait mutasi tersebut dinilai janggal, cacat administrasi, hingga terindikasi adanya penyalahgunaan wewenang (abuse of power).

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Kuasa Hukum para perangkat desa yang dimutasi, Syarahuddin, atau yang akrab disapa Reza.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, terdapat sejumlah kejanggalan fundamental dalam proses penerbitan surat keputusan tersebut, mulai dari kesamaan nomor SK hingga perbedaan substansi rekomendasi pejabat berwenang.

“Ada kesamaan no SK miliknya Muklasin dan Imam Bukhori, sama-sama nomor 52,” kata Reza kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).

Reza menjelaskan, keabsahan nomor Surat Keputusan (SK) yang identik sangat bergantung pada sifat dokumen tersebut, apakah diterbitkan secara kolektif dalam satu ketetapan untuk banyak orang, atau bersifat individual dan terpisah untuk objek serta tujuan yang berbeda.

“Ini SK-nya kan individu, bukan kolektif. Tapi temuan kami kok nomornya sama. Kan aneh, masak administrasi pemerintahan seperti ini,” sambungnya.

Lebih lanjut, Reza menegaskan bahwa nomor SK yang kembar atau sama persis menjadi tidak sah dan masuk kategori cacat administrasi apabila digunakan untuk dua keputusan terpisah yang berdiri sendiri.

“Menurut aturan tata naskah dinas, setiap dokumen keputusan yang berdiri sendiri dan mengatur hal berbeda wajib memiliki nomor urut yang berbeda sesuai tanggal penerbitan. Untuk keputusan yang menyangkut status personal seperti mutasi, kenaikan pangkat, atau pengangkatan jabatan individu, setiap orang harus mendapatkan SK terpisah dengan nomor yang berbeda, kan seperti itu,” jelas Reza.

Selain persoalan administrasi penomoran, pihaknya juga menemukan ketidakonsistenan pada dokumen surat rekomendasi pendukung. Menurutnya, terdapat perbedaan perlakuan dokumen administrasi antar-perangkat desa yang dimutasi.

“Surat rekomendasi berbeda antara milik Muklasin dan yang lain, yang milik Muklasin surat rekomendasi dari bupati sedangkan yang lain rekomendasi dari sekda,” ungkapnya.

Atas dasar temuan tersebut, pihak kuasa hukum mendesak agar Pemerintah Desa Brangkal segera menganulir keputusan kontroversial itu.

“Kemudian mencabut surat keputusan Kepala Desa Brangkal dan mengembalikan klien kami ke jabatan semula,” pungkas Reza.

Pihak perangkat desa melalui kuasa hukumnya membeberkan sejumlah poin keberatan yuridis terkait Surat Keputusan Kepala Desa Brangkal Nomor 50, 51, 52, dan 53 Tahun 2026.

Berdasarkan regulasi yang berlaku, kata Reza, mekanisme mutasi jabatan perangkat desa secara umum diatur melalui tahapan ketat, yang meliputi:

1. Kepala Desa dan Perangkat Desa mengadakan musyawarah untuk membahas mutasi antarjabatan di lingkungan pemerintahan desa, selanjutnya hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah perihal Mutasi Perangkat Desa.

2. Pejabat Perangkat Desa yang bersedia dimutasi menyusun dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Dimutasi.

3. Berdasarkan hasil musyawarah dan pernyataan kesanggupan tersebut, Kepala Desa mengajukan surat permohonan rekomendasi mutasi kepada Camat.

4. Camat memberikan rekomendasi tertulis, baik berupa persetujuan maupun penolakan, selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja.

5. Jika disetujui, Kepala Desa mengajukan surat usulan mutasi kepada Bupati sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Camat.

6. Bupati memberikan rekomendasi (persetujuan atau penolakan) terhadap usulan tersebut dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja.

7. Apabila Bupati menyetujui, Kepala Desa menerbitkan SK tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa.

8. Berdasarkan SK mutasi tersebut, Kepala Desa melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap pejabat yang dimutasi.

Kendati demikian, pihak perangkat desa menilai bahwa proses mutasi ini menabrak sejumlah ketentuan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pasal 7 ayat (4) jo Pasal 25A ayat (4a) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, pengisian jabatan perangkat desa dapat dilakukan dengan cara mutasi jabatan antarperangkat desa di lingkungan pemerintah desa.

Baca Juga  Tertipu Investasi Bodong Rp200 Juta, Wanita di Jombang Laporkan Pria Berinisial B ke Polisi

Pihaknya berpandangan bahwa mutasi semestinya hanya dilakukan apabila terdapat kekosongan jabatan riil. Faktanya, kekosongan jabatan perangkat di lingkungan Pemerintahan Desa Brangkal sebelum mutasi hanya berjumlah satu posisi, sehingga mekanisme pengisiannya harus berjalan secara akuntabel.

Di sisi lain, perpindahan jabatan antarperangkat ini dinilai kurang tepat karena tidak melewati sebagian mekanisme baku serta tidak disertai adanya pelanggaran kinerja dari yang bersangkutan.

“Bahwa sampai saat ini klien kami telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada jabatan dengan baik, disiplin, dan tanpa adanya catatan pelanggaran kinerja,” kata Reza.

Ironisnya, alih-alih menutup celah kekosongan, kebijakan rotasi berantai ini justru memicu masalah baru berupa timbulnya kekosongan jabatan strategis di struktur pemerintahan desa, yakni posisi Sekretaris Desa (Sekdes). Oleh karena itu, para perangkat desa menyatakan keberatan secara formil dan materiil atas terbitnya SK Kepala Desa Brangkal Nomor 50, 51, 52, dan 53 Tahun 2026 yang dinilai sarat akan tindakan kesewenang-wenangan.

Menanggapi protes dan surat keberatan yang dilayangkan oleh empat perangkat desa melalui kuasa hukumnya tertanggal 10 November 2026, Pemerintah Desa Brangkal melalui Kepala Desa, Nur Ely Suryani, memberikan jawaban.

Pemdes Brangkal mengklaim bahwa seluruh rangkaian mutasi jabatan tersebut telah dijalankan sesuai dengan koridor hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Mutasi adalah wewenang Kepala Desa. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU No. 6 Tahun 2014 Jo UU No. 3 Tahun 2024, Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa, termasuk melakukan mutasi jabatan antar Perangkat Desa,” ujar Nur Ely, mengutip surat jawaban yang dilayangkan ke pihak kuasa hukum perangkat desa.

Ia juga mengklaim bahwa prosedur administratif telah ditempuh secara prosedural merujuk pada regulasi sektoral yang ada. Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Permendagri No. 67 Tahun 2017 juncto Pasal 25A ayat (4a) Perda Kabupaten Mojokerto No. 4 Tahun 2018, pengisian jabatan perangkat desa memang diakomodasi melalui mekanisme mutasi antarperangkat.

“Mutasi ini telah melalui musyawarah, rekomendasi Camat Sooko, dan rekomendasi Bupati Mojokerto, kemudian diterbitkan SK Mutasi dan dilaksanakan pelantikan pada 9 November 2026,” terangnya.

Menjawab bahwa mutasi tersebut merupakan bentuk hukuman atau penjatuhan sanksi terselubung, pihak Pemdes juha membantahnya.

Kades mengatakan bahwa mutasi murni merupakan instrumen pembinaan organisasi internal birokrasi desa.

“Mutasi bukan hukuman. Mutasi adalah pembinaan organisasi, bukan pemberhentian dan bukan hukuman disiplin. Oleh karena itu mutasi tidak memerlukan adanya (persetujuan) berstatus Perangkat Desa, tetap menerima hak-haknya, hanya jabatannya yang berpindah,” jelasnya.

Terkait adanya unsur penyalahgunaan wewenang (abuse of power), Pemdes Brangkal menyebut bahwa kebijakan rotasi berantai terhadap empat orang perangkat desa tersebut telah berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta dipastikan tidak melanggar batasan kewenangan Pasal 17 undang-undang yang sama.

“Tidak ada abuse of power. Mutasi dilakukan secara berantai terhadap 4 (empat) Perangkat Desa, berdasarkan rekomendasi Camat dan Bupati, dan memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik – Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014. Tidak ada penyalahgunaan wewenang sebagaimana Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014,” kata dia.

“Berdasarkan hal-hal tersebut, Kepala Desa Brangkal Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto menyatakan MENOLAK KEBERATAN,” pungkas Nur Ely.

Follow WhatsApp Channel mitramedia.co untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kepala Kantor Pertanahan Jombang Diperiksa KPK
Pengadilan Tinggi Surabaya Dianggap Tak Mampu Jawab Soal Vonis Bebasnya Agustin dan Ranto
Satreskrim Polres Jombang Ungkap Kasus Curanmor di Sumobito, Dua Orang Digulung
Siswa SMP di Jombang Dipukul di Sekolah, Orang Tua Lapor Polisi, Guru Diduga Lalai
Viral Video Bokep Buruh Pabrik di Jombang, Pemeran Pria Sekaligus Penyebar Video Ditangkap
Sarang Narkoba di Kota Santri Disikat Polisi, 20 Orang Digulung
Terduga Mafia Tanah di Jombang Gugat Pemilik Sertifikat Usai Dilaporkan ke Polisi
Palsukan Kuitansi dan Tanda Tangan Jual Beli Tanah, Dua Warga Megaluh Dipolisikan

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 18:05 WIB

SK Mutasi Perangkat Desa Brangkal Mojokerto Cacat Administrasi, Ada SK Bernomor Sama

Jumat, 13 November 2026 - 11:43 WIB

Kepala Kantor Pertanahan Jombang Diperiksa KPK

Kamis, 12 November 2026 - 13:02 WIB

Pengadilan Tinggi Surabaya Dianggap Tak Mampu Jawab Soal Vonis Bebasnya Agustin dan Ranto

Senin, 9 November 2026 - 12:20 WIB

Satreskrim Polres Jombang Ungkap Kasus Curanmor di Sumobito, Dua Orang Digulung

Jumat, 6 November 2026 - 13:54 WIB

Siswa SMP di Jombang Dipukul di Sekolah, Orang Tua Lapor Polisi, Guru Diduga Lalai

Berita Terbaru

Pemerintahan

Calo Tanah dan Calo Perizinan Rusak Iklim Investasi Jombang

Rabu, 18 Nov 2026 - 20:05 WIB

Kantor ATR/BPN Jombang. (Istimewa)

Hukum

Kepala Kantor Pertanahan Jombang Diperiksa KPK

Jumat, 13 Nov 2026 - 11:43 WIB