JOMBANG – Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menginstruksikan seluruh calon investor untuk memutus rantai penggunaan jasa perantara atau calo dalam pengurusan lahan maupun legalitas usaha.
Penegasan ini disampaikan menyusul mencuatnya laporan mengenai maraknya praktik makelar tanah dan perizinan ilegal yang dinilai menjadi penghambat utama masuknya modal ke wilayah berjuluk Kota Santri tersebut.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Jombang, Bayu Pancoroadi, menekankan bahwa seluruh tahapan pendirian usaha, mulai dari konsultasi tata ruang hingga penerbitan izin operasional, harus ditempuh secara mandiri melalui jalur resmi pemerintah.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Langkah ini penting guna melindungi pelaku usaha dari risiko pelanggaran hukum agraria, pembengkakan biaya siluman, serta distorsi informasi regulasi yang kerap dimanipulasi oleh oknum tidak bertanggung jawab.
“Langsung ke Mal Pelayanan Publik (MPP) saja, agar semua berjalan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku, tanpa melalui calo bahkan oknum yang tidak bertanggung jawab,” kata Bayu dalam Forum Konsultasi Publik di Aula Green Red Hotel, Selasa (17/11/2026).
Persoalan pelik mengenai gurita percaloan ini mencuat dalam sesi diskusi interaktif yang melibatkan lintas pemangku kepentingan.
Sejumlah peserta forum membeberkan bahwa ketidakpahaman investor baru terhadap alur birokrasi kerap dimanfaatkan oleh jaringan makelar tanah dan makelar perizinan. Alih-alih mempermudah, praktik kotor bawah tangan ini justru menjerumuskan perusahaan pada sengketa lahan serta ketidaksesuaian izin lingkungan, yang pada akhirnya memicu keraguan investor untuk membangun pabrik di Jombang.
Menyikapi dinamika lapangan tersebut, Bayu menyatakan bahwa forum konsultasi yang mengusung tema “Menghadirkan Pelayanan Publik yang Prima: Responsif terhadap Regulasi, Dekat di Tengah Masyarakat” ini memang dirancang sebagai ruang evaluasi terbuka. Pemerintah daerah berkomitmen memetakan secara objektif seluruh prosedur birokrasi yang masih berbelit untuk segera dipangkas dan diperbaiki standar pelayanannya.
“Harapan kami nantinya kita bisa buktikan terkait pelayanan yang sudah kita lakukan, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu dipotong, sehingga ke depannya bisa memberikan pelayanan yang bagus kepada masyarakat,” ujar Bayu.
Guna memastikan pembenahan berjalan terukur, DPMPTSP memusatkan diskusi pada lima agenda strategis sebagai bahan perumusan kebijakan. Fokus tersebut mencakup pendampingan adaptasi pembaruan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam sistem perizinan, evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) serta transparansi tabel realisasi investasi, hingga penjaringan kendala riil pelaku usaha di lapangan. Selain itu, forum juga membedah efektivitas optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) serta peningkatan kualitas fasilitas layanan bagi masyarakat umum maupun kebutuhan administrasi Tenaga Kerja Asing (TKA).
Komitmen pembenahan iklim investasi ini turut dikawal oleh berbagai elemen strategis yang hadir dalam forum. Tercatat perwakilan korporasi besar dan menengah di Jombang seperti PT Xui Long Outdoor, PT Mentari Internasional Indonesia, CV Wahana Sejahtera Foods, dan CV Ikan Dorang ikut memberikan masukan konstruktif. Diskusi juga diperkaya oleh kehadiran jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, dan Satpol PP, bersama unsur akademisi dari perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta insan pers.
Di samping menertibkan jalur perizinan dari praktik percaloan, DPMPTSP Jombang juga memaparkan sejumlah terobosan layanan publik sepanjang tahun 2026 untuk mendekatkan akses legalitas kepada masyarakat. Salah satunya adalah program layanan jemput bola melalui agenda MPP keliling yang digelar rutin setiap bulan hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Melalui fasilitas ini, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat mengurus penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara langsung tanpa harus menempuh jarak jauh ke pusat kota.
Tidak hanya menyasar sektor UMKM, peningkatan kapasitas layanan juga dilakukan pada sektor keimigrasian di Mal Pelayanan Publik Jombang. Layanan keimigrasian yang sebelumnya memiliki keterbatasan kuota, kini telah diperluas kapasitasnya dan beroperasi secara reguler setiap hari Selasa. Kehadiran layanan ini secara signifikan memangkas waktu dan biaya operasional masyarakat maupun perusahaan yang membutuhkan dokumen keimigrasian, karena tidak lagi perlu mengurusnya hingga ke luar daerah seperti Mojokerto.















