JOMBANG – Narasi besar pembangunan nasional yang kerap digaungkan otoritas pusat mendapat koreksi tajam dari akar rumput di Jawa Timur.
Melalui pemutaran film dokumenter bertajuk ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’, koalisi aktivis dan mahasiswa di Jombang membedah sisi gelap modernitas yang dinilai sedang mengekspansi kedaulatan masyarakat adat di Tanah Papua.
Eksaminasi kritis ini berlangsung di Lunns Cafe, Desa Kwaron, Ahad (3/5/2026) malam. Forum tersebut tidak lagi menempatkan Papua sebagai objek eksotisme, melainkan sebagai cermin retak dari keadilan sosial di Indonesia yang menuntut pertanggungjawaban moral masyarakat di Pulau Jawa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sekretaris Jenderal Aktivis Peneleh, Ibnu Syifa, menyoroti adanya kecenderungan “penyeragaman paksa” dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam.
Ia menilai bahwa proyek strategis nasional, khususnya di sektor swasembada pangan, sering kali gagal memahami anatomi kebudayaan lokal.
Ibnu menegaskan bahwa kebijakan negara yang monokultural seperti pemaksaan komoditas tertentu telah mengabaikan eksistensi sagu dan sistem pangan lokal yang selama ini menjadi pilar kedaulatan masyarakat Papua.
Menurutnya, penghancuran hutan atas nama pembangunan adalah bentuk kolonialisme gaya baru yang merampas hak ekologis masyarakat adat demi kepentingan akumulasi modal skala besar.
Diskusi tersebut juga membedah signifikansi tradisi “Pesta Babi” yang selama ini sering disalahpahami secara superfisial oleh masyarakat luar. Film tersebut memotret bahwa tradisi ini bukan sekadar ritual konsumsi, melainkan mekanisme kontrol populasi dan menjaga keseimbangan alam yang dilakukan setiap satu dekade sekali.
Ketimpangan ini memicu respons keras dari Pjs Ketua HMI Cabang Jombang, Daud Alfurqon. Ia menggarisbawahi bahwa ketidakadilan yang terjadi di Papua bukanlah sebuah anomali, melainkan akibat dari sistem yang belum sepenuhnya berpihak pada entitas masyarakat kecil.
Furqon mendesak kaum intelektual muda untuk memutus rantai “kebisuan kolektif” dengan memanfaatkan setiap ruang digital dan diskursus publik guna mengawal setiap kebijakan yang bersifat represif terhadap hak-hak sipil.
Sementara itu, Ketua PC PMII Jombang, Suhalif Hosaini, menarik benang merah sejarah untuk membedah akar konflik di Papua. Ia menyoroti kontradiksi yang mencolok: kekayaan sumber daya alam yang melimpah tidak berbanding lurus dengan akses pendidikan dan standar kesejahteraan masyarakat setempat.
Suhalif menegaskan bahwa kebijakan yang sentralistik hanya akan memperlebar jurang alienasi warga Papua terhadap tanah kelahirannya sendiri.
Baginya, film ini adalah sebuah gugatan terhadap nurani publik, yang menuntut perubahan paradigma dari pembangunan yang bersifat ekstraktif menuju pembangunan yang memanusiakan manusia.
Meski dilaksanakan di sebuah desa di Jombang, urgensi isu yang diangkat mampu menembus batas geografis.
Antusiasme yang ditunjukkan oleh warga desa dan tokoh agama lokal dalam diskusi ini mengindikasikan adanya kesadaran kolektif yang mulai tumbuh terhadap isu-isu kemanusiaan di wilayah periferi Indonesia.
Sebagai bentuk konkret dari tanggung jawab moral tersebut, forum ini diakhiri dengan aksi solidaritas berupa penggalangan donasi. Pesan yang dikirimkan dari Jombang cukup lugas: pembangunan tanpa keadilan adalah bentuk penindasan yang harus segera diakhiri.
