JOMBANG – Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jombang, KH Fahmi Amrullah Hadzik (Gus Fahmi), menekankan pentingnya integritas dalam perhelatan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang diproyeksikan berlangsung di Jawa Timur.
Gus Fahmi mendesak agar proses pemilihan kepengurusan besar tersebut steril dari praktik politik uang (money politics).
“Kami berharap Muktamar mendatang benar-benar menghasilkan pengurus yang bersih. Syarat utamanya adalah proses pemilihan tanpa suap-menyuap,” ujar Gus Fahmi saat dikonfirmasi pada Minggu (5/4/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain aspek integritas, Gus Fahmi juga menyinggung perlunya redefinisi kriteria calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Meskipun sistem Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) telah menetapkan kriteria tertentu, ia mengusulkan agar bursa kepemimpinan dibuka bagi figur di luar kalangan pesantren atau kiai.
Menurutnya, sejarah awal berdirinya NU memberikan legitimasi bagi kalangan profesional dan pengusaha untuk memimpin organisasi.
Ia merujuk pada sosok Haji Hasan Gipo, Ketua Umum pertama PBNU, yang merupakan seorang saudagar.
“Calon Ketua Umum tidak harus dari kalangan Gus atau Kiai. Jika ada pengusaha atau konglomerat yang bersedia membiayai dan menghidupi organisasi, itu akan sangat menarik agar NU bisa mandiri secara finansial,” tegasnya.
Langkah ini dinilai strategis untuk mengubah pola pendanaan organisasi agar tidak lagi bergantung pada skema pengajuan proposal.
Hingga saat ini, sebanyak 13 nama telah muncul sebagai kandidat potensial menjelang Muktamar ke-35.
Gus Fahmi berharap pemimpin masa depan memiliki kapasitas modal yang kuat untuk menjamin independensi roda organisasi Nahdliyin.
