Pelayanan Publik di Desa Plabuhan Jombang Amburadul, Perangkat Desa Diminta Mundur

- Penulis

Rabu, 24 Juni 2026 - 14:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kantor Desa Plabuhan, Kecamatan Plandaan. (MITRAMEDIA.CO)

Kantor Desa Plabuhan, Kecamatan Plandaan. (MITRAMEDIA.CO)

JOMBANG – Pelayanan publik yang lambat dan minimnya transparansi di Pemerintah Desa (Pemdes) Plabuhan, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, mulai memicu gejolak.

Warga setempat kini mendesak Kepala Desa (Kades) untuk segera merombak (mutasi) jajaran perangkat desa demi memutus rantai buruknya birokrasi di tingkat desa.

Tuntutan penyegaran jabatan ini dinilai mendesak karena warga mengeluhkan penyampaian program yang tidak jelas serta tata kelola pemerintahan yang terkesan tertutup.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tokoh masyarakat Desa Plabuhan, Timin, mengungkapkan bahwa desakan mutasi ini bukan keinginan personal, melainkan suara mayoritas warga yang telah disepakati resmi dalam Musyawarah Desa (Musdes).

“Kami meminta kepala desa melakukan mutasi perangkat desa. Permintaan itu sudah dibahas dalam musdes dan masyarakat sangat setuju jika dilakukan penyegaran jabatan,” ujar Timin kepada wartawan, Rabu (24/6/2026).

Ia membeberkan, selama ini roda pemerintahan desa dinilai tidak berjalan optimal. Banyak warga dari berbagai dusun mengadu kepadanya mengenai buruknya komunikasi aparat desa terkait program kerja.

“Harapan masyarakat, dengan adanya mutasi ini roda pemerintahan desa bisa berjalan lebih normal dan lancar. Selama ini memang tetap berjalan, tetapi ada sejumlah keluhan masyarakat terkait pelayanan dan penyampaian program yang dinilai kurang jelas,” tuturnya.

Ia juga menyinggung masalah keterbukaan informasi. “Masyarakat menilai transparansi masih perlu ditingkatkan,” pungkas Timin.

Baca Juga  Politisi PKB Kritik Kebijakan WFH, Sebut Pemerintah Gagal Melihat Realita Birokrasi

Merespons tuntutan warganya, Kepala Desa Plabuhan, Andi Sungkono, angkat bicara. Ia mengaku sepaham dengan warga dan siap menggunakan hak prerogatifnya untuk merombak struktural perangkat desa. Bahkan, keputusan mutasi itu sudah disampaikan terbuka di depan para perangkat desa saat Musdes.

Namun, Andi mengungkapkan bahwa langkahnya saat ini terganjal oleh birokrasi di tingkat kecamatan.

“Memang benar warga mendesak saya. Setelah disetujui di Musdes, saya mengajukan surat ke kecamatan. Namun menurut Bu Camat, surat pengajuan itu masih dipelajari dulu. Saya juga sudah dua kali datang ke kecamatan dan diminta mencari bukti alasan dilakukannya mutasi,” kata Andi.

Ia menjelaskan, dirinya bahkan sudah berkonsultasi langsung dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Bagian Hukum Pemkab Jombang bersama pihak kecamatan. Secara aturan, perombakan ini sah untuk dilakukan.

“Dari Kabag Hukum dijelaskan bahwa mutasi perangkat desa tidak masalah karena merupakan kewenangan kepala desa. Setelah itu juga ditegaskan lagi bahwa mutasi dapat dilakukan,” urainya.

Meskipun lampu hijau secara hukum sudah didapatkan dari Pemkab Jombang, realisasi mutasi ini masih menggantung.

Kades menegaskan, bola panas kini berada di tangan Camat Plandaan.

“Alasannya sampai sekarang mutasi belum dilaksanakan karena masih menunggu surat (rekomendasi) dari Bu Camat,” tandas Andi.

Follow WhatsApp Channel mitramedia.co untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kades Brangkal Mojokerto Digugat Empat Perangkatnya Usai Roling Jabatan dan Copot Sekdes
Polemik Peternakan Babi di Mojowangi Jombang, Kades Klaim Kantongi NIB
Kapolres Jombang Jalin Silaturahmi dengan Bupati Warsubi
Kapolres Jombang Kunjungi Ponpes Mambaul Ma’arif Denanyar
Mafia Tanah Kian Menjamur, Kantor Pertanahan Jombang Digugat ke PTUN Surabaya
Dispendukcapil Jombang Menjemput Bola Hak Adminduk Warga Disabilitas di Wonosalam
Pansus DPRD Kota Bandar Lampung Dorong Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Soal Program Umrah
Sejumlah Pihak Dukung Mutasi Perangkat Desa Plabuhan Sebagai Penataan Birokrasi

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 14:56 WIB

Kades Brangkal Mojokerto Digugat Empat Perangkatnya Usai Roling Jabatan dan Copot Sekdes

Jumat, 9 Oktober 2026 - 10:28 WIB

Kapolres Jombang Jalin Silaturahmi dengan Bupati Warsubi

Jumat, 9 Oktober 2026 - 10:24 WIB

Kapolres Jombang Kunjungi Ponpes Mambaul Ma’arif Denanyar

Senin, 21 September 2026 - 11:25 WIB

Mafia Tanah Kian Menjamur, Kantor Pertanahan Jombang Digugat ke PTUN Surabaya

Kamis, 10 September 2026 - 18:10 WIB

Dispendukcapil Jombang Menjemput Bola Hak Adminduk Warga Disabilitas di Wonosalam

Berita Terbaru

Kantor ATR/BPN Jombang. (Istimewa)

Hukum

Kepala Kantor Pertanahan Jombang Diperiksa KPK

Jumat, 13 Nov 2026 - 11:43 WIB