JOMBANG – Bupati Jombang Warsubi secara resmi melakukan mutasi perdana terhadap 25 pejabat di lingkup pemkab pada Kamis (11/9/2025) lalu. Warsubi mengklaim pada mutasi yang disebut sebagai tahap pertama ini tidak ada jual beli jabatan, berbasis kompetensi hingga bertujuan memaksimalkan kinerja pemerintahan.
Lantas, mengapa sejumlah kepala organisasi pemerintahan daerah (OPD) dan sejumlah jabatan strategis masih dibiarkan kosong?
Data yang berhasil dihimpun, tercatat sedikitnya ada 4 jabatan kepala OPD dan 1 staf ahli yang masih dibiarkan kosong. Masing-masing:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang sebelumnya dijabat oleh Thonsom Pranggono dan saat ini ia dimutasi sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), sebelumnya dijabat oleh Budi Winarno dan saat ini ia menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Agung Hariadi saat ini ia menjabat Kepala Dinas Sosial;
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Wor Windari saat ini ia menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Politik sebelumnya dijabat oleh Mochamad Saleh yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Peternakan.
Warsubi berdalih, sejumlah jabatan kosong itu tetap akan diisi namun secara bertahap. Rencananya mutasi di lingkup pemkab ini dilakukan menjadi tiga tahap. Menurutnya, pengisian jabatan bertahap dilakukan dengan alasan untuk memaksimalkan penilaian kinerja pejabat.
“Masih banyak kekosongan. Mungkin tiga periode pelantikan kurang lebih karena kita cicil terus. Yang jelas setelah ini step by step, nanti yang kosong kita isi,” kata dia.
Lantas, Apa Benar Mutasi Dilakukan Berbasis Kompetensi? Bukan Balas Dendam Politik?
Sebelumnya, beredar sebuah data yang diduga rencana mutasi pada institusi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang, namun dalam data itu ada yang janggal. Sebab ada nama-nama pejabat yang dilabeli sebagai orang Mundjidah Wahab atau Bupati Jombang sebelum Warsubi menjabat.
Di dalam data itu, secara gamblang menyebutkan jika Ma’murotus Sa’diyah akan dicopot dari Direktur RSUD Jombang dan diganti oleh Pudji Umbaran. Data bocor itu ternyata menjadi fakta dan dalam mutasi jebatan pertama Ma’murotus Sa’diyah tukar jabatan dengan Pudji Umbaran. Artinya Ma’murotus Sa’diyah saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pudji Umbaran saat ini menjabat sebagai Direktur RSUD Jombang.
Data bocor itu sempat menjadi perhatian pengamat sekaligus praktisi hukum di Jombang, Syarahuddin. Ia menyayangkan adanya dugaan data rencana mutasi jabatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang yang bocor ke publik.
Meski belum bisa dipastikan data itu memang benar untuk ke arah mutasi atau hanya dibuat oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab, namun hal itu cukup membuat publik kaget. Sebab, beredarnya data itu potensi terjadinya persoalan.
“Jika data yang beredar itu benar. Itu cacat hukum, karena tidak boleh mutasi dilakukan berdasar pada unsur politik imbas pilkada, bukan berdasar pada penilaian berbasis kompetensi,” kata praktisi hukum Jombang yang akrab disapa Bang Reza itu, saat diwawancarai, Minggu (24/8/2025) lalu.
Padahal, sambung dia, data yang diduga mutasi jabatan di RSUD Jombang itu seharusnya tidak pernah ada sebelum jobfit usai digelar. Menurut Bang Reza, data itu murni didasari kepentingan politik bukan berbasis kompetensi.
“Ngapain sampai ada nama direktur RSUD, dan sejumlah pegawai dikasih tanda orang bupati sebelumnya, dikingkari, dan akan diganti oleh orang bupati sekarang,” lontarnya.
Alumni sekaligus senior Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu berpandangan, dasar dari mutasi adalah jobfit. Sementara, proses jobfit itu disebutnya masih menunggu rekomendasi dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
“Kita sebagai pengamat dan praktisi hukum memang sudah menjadi sebuah keharusan mengkritik namun juga memberikan langkah solutif, kami dukung kalau sesuai aturan, namun kita ingatkan jika tidak berdasar pada aturan,” urai Direktur Firma Hukum SSA Al-Wahid Jombang itu.
Pengamat Minta Warsubi Jujur!
Pengamat senior di Jombang, Aan Anshori mempertanyakan apa yang menjadi maksud dan tujuan Warsubi melakukan mutasi jabatan. Ia juga mendesak agar Warsubi jujur.
“Aku bertanya-tanya apa tujuan sesungguhnya mutasi besar-besaran yang dilakukan Warsubi beberapa hari ini? Benarkah demi mengoptimalkan kinerja birokrasi atas hanya sebatas ‘politik’ seolah-olah agar terkesan ia serius dalam pekerjaannya?,” lontar Aan Anshori, dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Sabtu (13/9/2025)
“Aku sendiri cenderung melihatnya baru sebatas opsi kedua tadi. Basis argumentasiku; pertama tidak ada publikasi atas evaluasi jujur dari bupati terhadap puluhan OPD yang dibongkar pasang dalam permutasian. Jika karena alasan kinerja, maka kinerja OPD-OPD yang dimutasi termasuk dalam kondisi yang jelek selama ini. Kalau demikian halnya, bagaimana mungkin bupati setiap hari mengklaim kesuksesan pembangunan selama ia menjabat? Inikan aneh — banyak onderdil rusak dan diganti namun tetap mengaku kendaraannya berjalan dengan baik. Kontradiktif!. Kedua bupati juga tidak pernah mau terbuka seputar uji kinerja (jobfit) yang sedari awal dilakukan secara tertutup dari publik. Ini jelas menandakan sejak awal Bupati tidak terlalu serius atas bongkar-bongkar birokrat,” jelas Aan menambahkan.
Ia menilai, mutasi dilakukan agar Warsubi ingin terlihat bekerja dan hanya sebatas menjaga wibawanya. Padahal menurutya itu sangat kontradiktif.
“Lalu kenapa Bupati nekat melakukan mutasi? Jawabannya simpel; agar terlihat bekerja dan demi menjaga wibawanya sendiri. Strategi kuno ini lazim diadopsi banyak kepala daerah, meskipun, ya itu tadi, bersifat kontradiktif,” urainya.
Idealnya, sambung dia Warsubi harus berani menjelaskan ke publik terkait alasan kenapa seseorang diganti dan kenapa penggantinya pantas menduduki posisi tersebut. Sayangnya, Warsubi memilih diam. Kediaman ini bisa jadi ia tidak memahami secara komprehensif apa yang sebenarnya ia lakukan.
“Ada setidaknya 7 persoalan publik yang dirasakan publik selama ini. Pertama, tingginya angka pengangguran Jombang yang mencapai hampir 30 ribu orang. Kedua, stunting yang masih merajalela, mendekati 4 ribu kasus. Ketiga, mismanagement dalam perpajakan daerah, misalnya PBB dan BPHTB. Keempat, aroma korupsi yang terus-menerus merebak di banyak desa. Kelima, minimnya perlindungan anak dan perempuan, utamanya dalam kekerasan seksual. Keenam, belum optimalnya layanan publik, khususnya kependudukan dan catatan sipil. Ketujuh, rentannya siswa sekolah dalam penerimaan kebijakan MBG serta masih tingginya anak tidak sekolah yang mencapai lebih dari 5 ribuan,” beber senior aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu.
Selain itu, Aan menandaskan jika DPRD harus bersuara bukan hanya diam dan bungkam seakan menikmati ketidakberesan di tengah besarnya tunjangan yang telah mereka nikmati selama ini.
“Sudahkah Bupati benar-benar mempertimbangkan serius 7 hal ini dalam kebijakan mutasinya? Mbok ya DPRD jangan jegidek saja, apa nggak malu dengan tingginya aneka tunjangan dan gaji yang telah mereka terima?,” tukasnya.
Editor : HAMAT
