TULUNGAGUNG — Bupati Tulungagung sekaligus kader Partai Gerindra, Gatut Sunu Wibowo, dikabarkan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (10/4/2026) malam.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Jawa Timur tersebut.
Hingga Jumat malam, tim lembaga antirasuah dilaporkan masih berada di lapangan untuk melakukan pendalaman.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Benar, malam ini KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Jawa Timur. Tim mengamankan sejumlah 16 orang, salah satunya Bupati Tulungagung. Saat ini tim masih di lapangan. Kami akan update terus perkembangannya,” tulis Budi melalui pesan, Jumat malam.
Di sisi lain, Wakil Bupati Tulungagung sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra, Ahmad Baharudin, memilih bungkam saat dikonfirmasi awak media.
Saat ditemui di sela kegiatannya di GOR Lembupeteng, Baharudin tidak memberikan pernyataan satu kata pun.
Ia hanya memberikan gestur mengangkat kedua tangan di depan dada sembari berlalu, meninggalkan tanda tanya besar terkait sikap partai atas musibah hukum yang menimpa rekan duetnya di Pasangan GABAH tersebut.
Terjaringnya Gatut Sunu dalam operasi senyap KPK ini mencoreng rekam jejak politiknya yang tengah meroket.
Sebelum terjun ke birokrasi, pria kelahiran 17 Desember 1967 ini dikenal sebagai pengusaha sukses di sektor bahan bangunan dan layanan kesehatan.
Perjalanan politik lulusan Magister Ekonomi UIN Sayyid Ali Rahmatullah ini tergolong sangat moncer.
Ia mengawali karirnya sebagai Wakil Bupati Tulungagung (2021-2023) melalui PDI Perjuangan. Namun, ia kemudian berpindah haluan ke Partai Gerindra menjelang Pilkada 2024.
Kemenangan Pilkada mengusung nama “GABAH” bersama Ahmad Baharudin, ia memenangkan kursi bupati dengan perolehan suara 50,7 persen berkat dukungan koalisi besar (Gerindra, Golkar, PKS, dan sejumlah partai nonparlemen).
Sejak dilantik, Gatut sebenarnya tengah gencar melakukan pencitraan melalui program perbaikan infrastruktur jalan dan penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi.
Hingga berita ini diturunkan, KPK belum merinci detail perkara maupun status hukum resmi dari ke-16 orang yang diamankan. Publik kini menanti rilis resmi dari gedung Merah Putih untuk memastikan nasib kepemimpinan di Kabupaten Tulungagung.
