JOMBANG — Pemerintah Desa Mojowangi, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, memberikan tanggapan menanggapi sorotan publik terkait keberadaan peternakan babi di wilayah Dusun Mojoroto.
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berada di area belakang kediaman Kepala Desa Mojowangi tersebut belakangan menjadi perbincangan publik setelah dikeluhkan oleh sebagian warga sekitar ihwal dugaan pencemaran bau dan potensi limbah.
Kepala Desa Mojowangi menyebut bahwa operasional peternakan tersebut dijalankan dengan skala kecil dan telah berupaya memenuhi ketentuan administratif melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis risiko mikro.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, skala populasi ternak yang berada di bawah ambang batas tertentu menjadi landasan administratif awal yang ditempuh.
Kendati demikian, sejumlah warga mendesak agar aspek kelayakan lingkungan dan tata ruang kawasan padat penduduk turut menjadi perhatian utama dalam operasional usaha peternakan tersebut.
Kepala Desa Mojowangi, Pramono Hadi menilai bahwa pemberitaan yang beredar sebelumnya perlu disikapi secara berimbang dengan meninjau fakta riil di lapangan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Harusnya dikonfirmasi dulu kebenaran di lapangan seperti apa, jangan sampai informasi yang keluar justru tidak sesuai dengan kenyataan dan menimbulkan keresahan,” ujar Pramono saat ditemui MITRAMEDIA.CO.
Di sisi lain, perwakilan warga menyampaikan aspirasi agar aktivitas peternakan dapat ditinjau ulang secara komprehensif, khususnya mengenai jarak fasilitas dengan pemukiman padat serta sistem pengelolaan limbah cair guna mengantisipasi pencemaran saluran irigasi pertanian.
“Waktu awal diberitakan, babinya lebih dari 50 ekor. Sekarang ngakunya di bawah 50,” ungkap salah satu warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Warga berharap agar polemik ini dapat diselesaikan melalui dialog terbuka dengan mengedepankan kenyamanan lingkungan serta kesehatan ekosistem desa.
Berdasarkan penelusuran lebih lanjut terhadap instansi teknis Pemerintah Kabupaten Jombang, sejumlah perizinan sektoral terkait pemanfaatan ruang dan lingkungan masih dalam proses peninjauan:
Dinas PUPR, melalui Kepala Dinas, Imam Bustomi, menyampaikan bahwa hingga saat ini belum tercatat adanya dokumen pengajuan izin pemanfaatan ruang secara spesifik untuk fasilitas peternakan tersebut.
Kemudian, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Miftahul Ulum, menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan verifikasi dan peninjauan lapangan lanjutan guna memastikan kesesuaian standar pengelolaan limbah.
Sebelumnya Dinas Peternakan juga menegaskan bahwa rekomendasi teknis untuk usaha peternakan skala komersial di kawasan padat penduduk memerlukan kajian dan pemenuhan standar operasional yang ketat.















