JOMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang resmi menghapus Muatan Lokal (Mulok) Keagamaan atau Diniyah pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Santri.
Penghapusan itu ternyata bukanlah penghapusan secara mutlak, melainkan Mulok Diniyah dialihkan menjadi ekstrakurikuler. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Ekstrakurikuler Kearifan Lokal pada Satuan Pendidikan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang.
Dalam Perbup itu juga tertulis bahwa Perbup sebelumnya Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kurikulum Muatan Lokal Keagamaan dan Pendidikan Diniyah pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejumlah guru Muatan Lokal Keagamaan dan Pendidikan Diniyah di Jombang merasa kecewa dengan kebijakan Pemkab menghapus muatan lokal.
Bahkan, ia mempertanyakan alasan prinsipiel Pemkab membunuh identitas pendidikan agama di Kota Santri ini.
“Kami juga bingung, kenapa dihapus, diarahkan ke Ekstrakulikuler, kalau masuk ekstra ya urgensinya seperti di kesampingkan,” kata seorang guru Diniyah berinisial SA ini.
Menurutnya, Jombang saat ini telah kehilangan ruh pendidikan agama dan rezim pemerintahan saat ini tidak mengerti soal tujuan Kota Santri.
“Seharusnya Pemkab ini melakukan kajian dulu, riset, sebelum menghapus,” lontarnya.
Ia berpandangan bahwa guru mulok diniyah itu di-SK-kan oleh Dinas Pendidikan, sementara guru pembina ekstra di-SK-kan oleh kepala sekolah. Hal tersebut berpotensi menurunkan kualitas pendidik. Sebab, kepala sekolah memiliki otoritas untuk mengangkat bahkan memberhentikan guru tersebut.
“Ya kalau ekstrakulikuler terserah kepsek, mau diangkat atau diberhentikannya,” katanya.
Ia juga memberikan perbandingan dengan pola pendidikan muatan lokal di Kabupaten Mojokerto. Tepat pada Hari Jadi ke-733 Kabupaten Mojokerto, Pemkab Mojokerto meluncurkan buku mata pelajaran muatan lokal sejarah Majapahit. Salah satunya berjudul Berteman Itu Menyenangkan karya Shofiya Hanak Albarraa.
“Itu sebuah analogi pemerintahan mencolok, Mojokerto peduli identitas daerahnya, sementara Jombang malah kehilangan ruhnya, sangat ironi,” tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Wor Windari, masih belum dapat dikonfirmasi.
