JOMBANG — Kelangkaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi ukuran 3 kilogram kian meresahkan warga Kabupaten Jombang dalam sepekan terakhir.
Minimnya pasokan memaksa masyarakat dan pelaku usaha kecil melakukan perburuan stok hingga lintas kecamatan demi menjaga dapur tetap mengepul.
Kondisi ini dilaporkan telah mencapai titik kritis sejak awal April 2026. Pantauan di lapangan menunjukkan banyak toko pengecer dan agen yang memasang papan pengumuman stok kosong.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Akmal, seorang agen LPG di Kecamatan Peterongan, mengungkapkan bahwa keterlambatan distribusi sebenarnya sudah terjadi secara bertahap sejak setahun terakhir. Namun, intensitas gangguan pasokan meningkat tajam dalam dua bulan belakangan.
“Puncaknya minggu ini. Pengiriman sering terlambat dan jumlahnya terbatas. Begitu stok datang, tidak sampai satu jam sudah ludes diserbu warga. Sekarang kosong lagi, kami belum tahu kapan kiriman berikutnya masuk,” ujar Akmal, Jumat (10/4/2026).
Fenomena panic buying juga mulai terlihat di beberapa titik. Kekhawatiran akan kekosongan stok yang berkepanjangan memicu warga untuk memborong gas melon tersebut sesaat setelah distribusi tiba di pangkalan.
Kelangkaan ini menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di sektor kuliner.
Nasihin (43), seorang pedagang nasi pecel, menceritakan perjuangannya mendapatkan bahan bakar untuk berjualan.
Ia mengaku harus berkeliling menyisir wilayah Peterongan hingga Sumobito tanpa hasil, sebelum akhirnya menemukan satu tabung di wilayah Mojoagung.
Dampaknya, biaya operasional Mlmembengkak. Sebab, harus mencari stok hingga radius belasan kilometer.
Selanjutnya adalah ancaman henti produksi, beberapa pedagang mulai mempertimbangkan untuk meliburkan usahanya.
Ketidakpastian stok atau tidak adanya jadwal distribusi yang pasti dari pihak pangkalan.
“Kalau terus-terusan langka seperti ini, saya terpaksa libur jualan. Mau memasak pakai apa kalau gasnya tidak ada?” keluh Nasihin dengan nada pasrah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait maupun Pertamina mengenai penyebab pasti tersendatnya pasokan di wilayah Jombang.
Masyarakat meminta adanya pengawasan ketat terhadap rantai distribusi guna memastikan gas bersubsidi ini tepat sasaran dan kembali tersedia secara normal di pasaran.
Tanpa langkah normalisasi yang cepat, krisis energi skala lokal ini dikhawatirkan akan memicu kenaikan harga di tingkat pengecer serta melumpuhkan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Jombang.
