Ketahanan Pangan Pemasyarakatan Berjalan Efektif, AMI Puji Langkah Kakanwil Jatim

- Penulis

Selasa, 18 November 2025 - 06:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SURABAYA – Aliansi Madura Indonesia (AMI) memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap keberhasilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DirjenPas) Jawa Timur dalam menjalankan program ketahanan pangan di seluruh lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan). Program tersebut dinilai menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan kemandirian pangan sekaligus memberdayakan warga binaan.

Kakanwil DirjenPas Jatim, Kadiyono, menyatakan bahwa pemanfaatan lahan di lapas/rutan merupakan bagian penting dalam mewujudkan swasembada pangan.

“Lahan yang dimiliki lapas dan rutan harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung swasembada dan ketahanan pangan nasional. Pemasyarakatan punya potensi besar, dan potensi itu harus dibangun bersama,” ujar Kadiyono.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menegaskan bahwa program ketahanan pangan bukan hanya kegiatan produksi, tetapi memiliki nilai pembinaan yang kuat.

“Program ketahanan pangan ini bukan hanya soal panen, tetapi bagian dari proses pembinaan. Warga binaan belajar, bekerja, dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ini nilai pembinaan yang konkret,” ucapnya.
Menurutnya, keberhasilan ini juga berkat sinergi lintas sektor.

“Kolaborasi lintas sektor sangat kita apresiasi. Pemerintah daerah, TNI, Polri, serta pihak swasta ikut mendorong keberhasilan budidaya pertanian, peternakan, dan perikanan di lapas/rutan,” tambah Kadiyono.

Baca Juga  Perluasan Bus Trans Jatim ke Jombang Disambut Baik Legislator Jatim

Salah satu program unggulan yang mendapat perhatian khusus adalah kawasan SAE Ngajum di Lapas Kelas I Malang.

“SAE Ngajum akan kita jadikan pusat ketahanan pangan Pemasyarakatan se-Jawa Timur. Dari sini, inovasi dan model pemberdayaan bisa berkembang untuk seluruh UPT,” ungkapnya.

Ketua Umum DPP AMI Baihaki Akbar, menyampaikan bahwa program ini terbukti memberikan manfaat langsung bagi warga binaan dan institusi pemasyarakatan.

“Ini langkah yang visioner dan berdampak nyata. Warga binaan terlibat langsung dalam produksi pangan sehingga memperoleh keterampilan baru, pengalaman kerja, dan rasa percaya diri. AMI memandang ini sebagai praktik baik yang harus terus diperluas,” jelasnya.

AMI juga menilai bahwa hasil produksi pangan dari lapas dan rutan berpotensi menjadi bagian dari rantai pasok pangan daerah.

“Pemasyarakatan tidak hanya menjadi tempat pembinaan, tetapi bisa menjadi pusat produksi yang memberi nilai bagi masyarakat. Inisiatif seperti ini sangat layak mendapat dukungan publik,” tambah Ketum AMI.

AMI mendorong agar program ketahanan pangan di seluruh lapas dan rutan terus diperkuat melalui kerja sama yang lebih luas sehingga dapat meningkatkan kapasitas warga binaan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Jawa Timur.

Follow WhatsApp Channel mitramedia.co untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

BKPSDM Jombang Sebut Pemberhentian Guru Inisial S Karena Pelanggaran Disiplin
Mutasi Senyap di Penghujung Maret, Warsubi Lantik 5 Pejabat Teras pada Malam Hari
Politisi PKB Kritik Kebijakan WFH, Sebut Pemerintah Gagal Melihat Realita Birokrasi
THR PPPK Paruh Waktu di Jombang Dicicil, Pemkab Janji Bayar Kekurangan Pasca-Lebaran
Hukum di Jombang Tebang Pilih, Menara Telekomunikasi Disikat, CV JPN Tanpa SLF Malah Dimanja?
Klaim Pangan Aman, Khofifah Masih Tambal Logistik Lewat Pasar Murah ke-47
Satgas MBG Jombang Perketat Pengawasan SPPG, Minta Warga Tak Berspekulasi Terkait Insiden Betek
Janji Politik Warsa Bohong, Pemkab Jombang Dinilai Gagal

Berita Terkait

Selasa, 28 April 2026 - 13:00 WIB

BKPSDM Jombang Sebut Pemberhentian Guru Inisial S Karena Pelanggaran Disiplin

Jumat, 27 Maret 2026 - 20:21 WIB

Mutasi Senyap di Penghujung Maret, Warsubi Lantik 5 Pejabat Teras pada Malam Hari

Jumat, 27 Maret 2026 - 17:29 WIB

Politisi PKB Kritik Kebijakan WFH, Sebut Pemerintah Gagal Melihat Realita Birokrasi

Kamis, 19 Maret 2026 - 21:18 WIB

THR PPPK Paruh Waktu di Jombang Dicicil, Pemkab Janji Bayar Kekurangan Pasca-Lebaran

Minggu, 15 Maret 2026 - 10:29 WIB

Hukum di Jombang Tebang Pilih, Menara Telekomunikasi Disikat, CV JPN Tanpa SLF Malah Dimanja?

Berita Terbaru