JOMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang di bawah kepemimpinan Bupati Warsubi dan Wakil Bupati Salmanudin Yazid kembali menuai sorotan publik.
Kepemimpinan pasangan ini dinilai gagal membawa perubahan signifikan bagi Kota Santri, bahkan dianggap berjalan mundur.
Praktisi hukum sekaligus pengamat publik, Beny Hendro Yulianto, menyampaikan kritik keras terkait kinerja pemerintahan daerah saat ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, janji-janji politik yang pernah digaungkan saat masa kampanye justru berbalik menjadi kekecewaan masyarakat.
“Fakta di lapangan berbicara lain. Angka pengangguran yang masih tinggi jelas menunjukkan pengingkaran terhadap janji politik yang pernah disampaikan kepada rakyat, serta pengkhianatan terhadap tanggung jawab moral dan sosial yang melekat pada jabatan seorang pemimpin daerah,” tegas Beny.
Tidak hanya itu, ia menilai sistem tata kelola pemerintahan yang berjalan saat ini sangat amburadul. Salah satu contoh nyata adalah pengangkatan Tenaga Ahli (TA) di bawah naungan Staf Ahli Bupati yang dinilainya sebagai bentuk pemborosan anggaran daerah. Langkah tersebut dinilai tidak memiliki urgensi yang jelas dan hanya menambah beban APBD tanpa memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten sebaiknya memaksimalkan kinerja tenaga ahli yang sudah ada di birokrasi, daripada mengangkat tenaga ahli dari luar karena saya menilai birokasi seharusnya tidak kekurangan tenaga ahli karena memiliki sumber daya manusia yang cukup besar dan beragam,” kata Beny
Ia juga mengkritisi soal wacana mutasi jabatan di lingkungan birokrasi yang saat ini menjadi perbincangan publik
“Belum lagi soal mutasi jabatan yang belakangan ramai diperbincangkan. Mutasi ini terindikasi bukan murni bertujuan untuk penyegaran atau peningkatan kinerja melainkan lebih cenderung kepada balas dendam politik sebab tidak dilakukan secara transparan dan berdasarkan pada kriteria yang jelas, ini sangat tidak profesional,” ujarnya dengan nada kecewa.
Menurut Beny, kinerja pemerintahan saat ini sama sekali tidak menunjukkan arah perbaikan. Bahkan ia mempertanyakan kapasitas pimpinan daerah dalam menjalankan amanah rakyat. “Kalau sudah begini, masyarakat harus jujur menilai: apakah pemimpin kita ini benar-benar bekerja atau tidak?” sindirnya tajam.
Beny juga mengkritik peran DPRD Jombang yang dinilainya hanya sebatas pelengkap formalitas pemerintahan. Ia menuding para wakil rakyat yang merupakan representasi suara rakyat seolah olah bungkam dan tidak berani bersikap tegas terhadap berbagai permasalahan krusial yang terjadi. “Selama ini, kita tidak melihat adanya langkah konkret dari DPRD untuk memanggil bupati dan meminta penjelasan terkait persoalan kebijakan yang dinilai merugikan rakyat. Fungsi kontrol hilang, ,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa dampak dari lemahnya kinerja pemerintah dan legislatif ini justru dirasakan langsung oleh masyarakat kecil. Data kemiskinan, angka anak putus sekolah, dan pengangguran di Jombang masih berada pada level yang mengkhawatirkan.
“Alih-alih fokus pada perbaikan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat, bupati justru disibukkan dengan agenda mutasi jabatan yang diklaim berbasis kompetensi. Padahal, faktanya lebih banyak mengandung motif politik dan dendam kekuasaan. Bahkan, ada indikasi upaya mengeliminasi pejabat-pejabat yang dekat dengan pemimpin sebelumnya ” beber Beny.
Ia menutup pernyataannya dengan nada keras. “Pertanyaannya sekarang, sampai kapan ketololan pemerintahan ini terus berlangsung tanpa ada langkah nyata untuk fokus menyelesaikan masalah yang langsung berdampak pada rakyat? Kasihan rakyat yang jadi korban dari kepentingan segelintir elit,” pungkasnya.
