JOMBANG – Kualitas pelayanan publik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang kembali dikeluhkan. Institusi kesehatan plat merah tersebut diberondong keluhan masyarakat terkait anjloknya standar layanan yang diduga kuat berhulu pada carut-marutnya penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak kompeten.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, penurunan kualitas layanan terjadi secara signifikan di berbagai poli rawat jalan.
Seorang sumber internal yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa penempatan personel di posisi strategis pelayanan tidak lagi mempertimbangkan aspek keahlian dan rekam jejak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini kan dari beberapa teman layanan ke RSUD di beberapa poli, merasa SDM-nya (bermasalah). Poli rawat jalan, orang yang ditempatkan bukan orang yang kompeten, ini keluhannya,” ujar sumber tersebut.
Kondisi ini disinyalir merupakan dampak dari kebijakan mutasi besar-besaran yang dilakukan oleh manajemen di bawah kepemimpinan Direktur RSUD Jombang saat ini, dr. Pudji Umbaran. Kebijakan tersebut dituding telah mendepak tenaga-tenaga ahli yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan.
“Informasinya ada 10 orang kompeten dipindah semua di beberapa poli. Pemindahannya sejak dr. Pudji ada di situ, banyak sekali keluhan layanan. Kami merasa ada penurunan SDM layanan, atau tidak memahami konseling yang ramah, ya salah satunya poli rawat jalan, VCT, jiwa, banyaklah,” tambah sumber yang mewanti-wanti namanya tidak disebutkan di pemberitaan.
Selain persoalan kompetensi teknis, aspek etika dan kenyamanan pasien turut disoal. Masyarakat mengeluhkan sikap petugas yang dinilai tidak ramah dan proses birokrasi yang berbelit-belit sehingga memicu kelambatan layanan. Secara fisik, desain loket pelayanan pun dianggap tidak ergonomis dan menyulitkan pasien.
“Soal perubahan pejabat tidak jadi persoalan, tapi ada keluhan tentang SDM ya jadi persoalan. Ada keluhan di loket rawat jalan terlalu tinggi, sehingga tidak efisien. Pelayanannya lambat, tidak ramah,” tegas sumber tersebut.
Di tengah merosotnya performa rumah sakit, hasil investigasi lapangan mengungkap fakta yang mencengangkan terkait tata kelola birokrasi internal. Ditemukan adanya praktik konsentrasi jabatan pada satu individu yang mencederai prinsip efektivitas dan profesionalisme organisasi.
Seorang pegawai berinisial HD ditemukan menduduki empat jabatan strategis sekaligus secara bersamaan di RSUD Jombang. Jabatan-jabatan tersebut meliputi: Kepala Rekam Medik (Definitif); Plt. Evaluasi dan Pelaporan; Wakil Kepala Instalasi Pemberkasan dan Klaim Jaminan Kesehatan (IPKJK); Plt. Perencanaan.
Dominasi HD dalam struktur organisasi ini dinilai sebagai anomali birokrasi yang serius. Rangkap jabatan yang ekstrem tersebut diduga kuat menjadi salah satu faktor tersendatnya koordinasi dan evaluasi pelayanan, mengingat beban kerja yang tidak rasional bagi satu orang individu.
Dikonfirmasi hal itu, Direktur RSUD Jombang, dr Pudji Umbaran mengaku akan melakukan evaluasi. Ia meminta data secara rinci mengenai identitas pegawai yang dikeluhkan oleh pasien.
“Keluhannya apa? Dimana, oleh siapa dan nama siapa?, kami butuh detailnya untuk klarifikasi yang jelas. Kalau itu sebagai masukan kami terimakasih,” kata dr. Pudji saat dikonfirmasi melalui sambungan seluler.
