MADAS Jatim Apresiasi Kebijakan Menteri Keuangan Atasi Rokok Ilegal

- Penulis

Kamis, 6 November 2025 - 21:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ormas Madura Asli (MADAS) Jawa Timur, Nurul Hidayat, S.H. FOTO ISTIMEWA

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ormas Madura Asli (MADAS) Jawa Timur, Nurul Hidayat, S.H. FOTO ISTIMEWA

SURABAYA – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ormas Madura Asli (MADAS) Jawa Timur, Nurul Hidayat, S.H., memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan Purbaya atas kebijakannya dalam menangani persoalan rokok ilegal.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan terobosan solutif yang berpihak pada kepentingan rakyat kecil, khususnya petani tembakau dan pengusaha rokok skala kecil-menengah.

Dalam pernyataannya, Nurul Hidayat mengkritisi pendekatan lama yang dinilainya terlalu berfokus pada penindakan hukum tanpa menyentuh akar persoalan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Tindakan selama ini sering kali sekadar penangkapan dan penahanan, yang justru menimbulkan keresahan dan merugikan pengusaha kecil serta petani,” ujarnya.

Ia menegaskan, kebijakan Menteri Purbaya patut diapresiasi karena membawa perspektif baru. “Beliau tidak hanya melihat dari sisi penegakan hukum, tetapi juga dari sisi kesejahteraan rakyat. Ini adalah kebijakan yang memberikan jalan keluar, bukan menambah beban,” tegas Nurul.

Baca Juga  Pinjaman Rp300 Juta Berujung Kehilangan Aset Rp4 Miliar, Dugaan Praktik Mafia Tanah di Surabaya

Nurul Hidayat menilai pendekatan ini lebih konstruktif dan realistis, karena selain menertibkan industri, juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan dampak positif bagi penerimaan negara.

“Kebijakan ini harus didukung. Selain menata industri agar lebih tertib dan legal, juga membuka peluang bagi pelaku usaha untuk berkontribusi secara resmi kepada negara. Ini langkah yang cerdas dan berkeadilan,” tambahnya.

Ia juga menyatakan bahwa kebijakan ini memberikan harapan baru bagi wilayah penghasil tembakau seperti Madura. “Petani bisa kembali bersemangat, pengusaha dapat berproduksi dengan tenang, dan negara mendapat pemasukan. Inilah keseimbangan yang kita tunggu,” pungkasnya.

Sebagai bentuk dukungan, MADAS Jawa Timur menyatakan kesiapannya untuk mendukung langkah-langkah pemerintah yang dilandasi prinsip keadilan, kesejahteraan, dan keberpihakan pada ekonomi kerakyatan. (*) 

Follow WhatsApp Channel mitramedia.co untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Terduga Mafia Tanah di Jombang Gugat Pemilik Sertifikat Usai Dilaporkan ke Polisi
Palsukan Kuitansi dan Tanda Tangan Jual Beli Tanah, Dua Warga Megaluh Dipolisikan
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto Resmikan Desk Ketenagakerjaan di Polres Jombang
Tertipu Investasi Bodong Rp200 Juta, Wanita di Jombang Laporkan Pria Berinisial B ke Polisi
Polisi Panggil Kades dan Ketua BUMDes Mojowangi, Dalami Dugaan Korupsi Ternak Babi
Oknum Perangkat Desa Latsari Diduga Palsukan Tanda Tangan, Alas Hak Mendadak Beralih Nama
Terjadi Lagi, Oknum Wartawan di Jombang Ngaku Pengacara Tipu Warga Puluhan Juta
AMI Geram! Polrestabes Sebut 3 Anggota DPRD Jalani Asesmen di BNNK, Humas BNNK Mengaku Tak Tahu

Berita Terkait

Rabu, 21 Oktober 2026 - 17:38 WIB

Terduga Mafia Tanah di Jombang Gugat Pemilik Sertifikat Usai Dilaporkan ke Polisi

Minggu, 18 Oktober 2026 - 20:54 WIB

Palsukan Kuitansi dan Tanda Tangan Jual Beli Tanah, Dua Warga Megaluh Dipolisikan

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 15:32 WIB

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto Resmikan Desk Ketenagakerjaan di Polres Jombang

Rabu, 14 Oktober 2026 - 19:11 WIB

Polisi Panggil Kades dan Ketua BUMDes Mojowangi, Dalami Dugaan Korupsi Ternak Babi

Rabu, 14 Oktober 2026 - 11:44 WIB

Oknum Perangkat Desa Latsari Diduga Palsukan Tanda Tangan, Alas Hak Mendadak Beralih Nama

Berita Terbaru