JOMBANG — Di tengah pusaran pengusutan dugaan setoran uang kepada tersangka berinisial AS, Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Jombang, WS, turut menjalani pemeriksaan maraton oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
WS menjadi salah satu dari 17 Kepala Kantor Pertanahan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur yang harus memenuhi panggilan penyidik selama tiga hari berturut-turut, mulai 10 hingga 12 November 2026. Pemanggilan ini membuat belasan pimpinan BPN daerah tersebut harus membeberkan keterangan penting terkait dugaan aliran dana dalam kasus ini.
Rangkaian pemeriksaan terhadap para pejabat BPN di wilayah Jawa Timur dibagi ke dalam tiga gelombang. Pada hari pertama, Selasa (10/11/2026), delapan pimpinan kantor pertanahan yang dipanggil adalah RS (Kakantah Kabupaten Gresik), WRA (Kota Surabaya I), AB (Kota Surabaya II), dan N (Kabupaten Sidoarjo). Turut diperiksa pada hari yang sama yakni NVS (Kabupaten Situbondo), MJS (Kabupaten Mojokerto), IN (Kabupaten Malang), serta MSL (Kabupaten Jember).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Keesokan harinya, Rabu (11/11/2026), giliran delapan kepala kantor lainnya, termasuk WS dari Kabupaten Jombang, yang dimintai keterangan. Mereka diperiksa bersama HH (Kakantah Kabupaten Pasuruan), SBH (Kabupaten Lamongan), S (Kabupaten Bojonegoro), S (Kabupaten Blitar), RH (Kabupaten Madiun), ASP (Kabupaten Banyuwangi), dan MAS (Kabupaten Bangkalan).
Gelombang pemeriksaan akhirnya ditutup pada Kamis (12/11/2026) dengan kehadiran Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep berinisial W. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa para pejabat daerah tersebut kooperatif memenuhi panggilan penyidik untuk digali keterangannya.
“Kakantah Sumenep hadir memenuhi panggilan penyidik. Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait penyerahan uang kepada tersangka AS,” kata Budi.
Meski belasan pimpinan BPN di Jawa Timur bergiliran diperiksa, status WS dan rekan-rekan seprofesinya saat ini masih sebatas saksi. Kehadiran dan pemeriksaan mereka tidak serta-merta menunjukkan adanya keterlibatan langsung dalam tindak pidana, melainkan difokuskan pada sejauh mana pengetahuan para kepala kantor tersebut mengenai dugaan aliran dana kepada tersangka AS.
Pemeriksaan terhadap WS dan para kepala kantor pertanahan lainnya di Jawa Timur bukanlah tanpa alasan. Sebelum pemanggilan massal ini dilakukan, tim penyidik KPK telah lebih dulu menyasar wilayah Jawa Timur dalam rangkaian penggeledahan pada akhir September 2026.
Tepatnya pada 23 September 2026, penyidik menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto, yang kemudian dilanjutkan ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur serta kediaman salah satu tersangka di Kabupaten Nganjuk pada keesokan harinya.
Seluruh rangkaian pemeriksaan saksi di Jawa Timur ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari pasca-OTT, KPK menetapkan delapan tersangka, termasuk mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto yang berinisial AS, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kakantah Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presdir PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, Rizal Pahlevi, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, serta dua pihak swasta, Erwin dan Muhammad Fakhry.
Hingga saat ini, KPK masih terus merangkai keterangan dari ke-17 kepala kantor pertanahan di Jawa Timur, termasuk Kakantah Jombang WS, untuk memperjelas konstruksi perkara, serta memastikan benang merah dan nilai dugaan setoran uang di wilayah Jawa Timur dengan kasus awal di Kabupaten Bogor.















