Kepala Kantor Pertanahan Jombang Diperiksa KPK

- Penulis

Jumat, 13 November 2026 - 11:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kantor ATR/BPN Jombang. (Istimewa)

Kantor ATR/BPN Jombang. (Istimewa)

JOMBANG — Di tengah pusaran pengusutan dugaan setoran uang kepada tersangka berinisial AS, Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Jombang, WS, turut menjalani pemeriksaan maraton oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

WS menjadi salah satu dari 17 Kepala Kantor Pertanahan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur yang harus memenuhi panggilan penyidik selama tiga hari berturut-turut, mulai 10 hingga 12 November 2026. Pemanggilan ini membuat belasan pimpinan BPN daerah tersebut harus membeberkan keterangan penting terkait dugaan aliran dana dalam kasus ini.

Rangkaian pemeriksaan terhadap para pejabat BPN di wilayah Jawa Timur dibagi ke dalam tiga gelombang. Pada hari pertama, Selasa (10/11/2026), delapan pimpinan kantor pertanahan yang dipanggil adalah RS (Kakantah Kabupaten Gresik), WRA (Kota Surabaya I), AB (Kota Surabaya II), dan N (Kabupaten Sidoarjo). Turut diperiksa pada hari yang sama yakni NVS (Kabupaten Situbondo), MJS (Kabupaten Mojokerto), IN (Kabupaten Malang), serta MSL (Kabupaten Jember).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Keesokan harinya, Rabu (11/11/2026), giliran delapan kepala kantor lainnya, termasuk WS dari Kabupaten Jombang, yang dimintai keterangan. Mereka diperiksa bersama HH (Kakantah Kabupaten Pasuruan), SBH (Kabupaten Lamongan), S (Kabupaten Bojonegoro), S (Kabupaten Blitar), RH (Kabupaten Madiun), ASP (Kabupaten Banyuwangi), dan MAS (Kabupaten Bangkalan).

Gelombang pemeriksaan akhirnya ditutup pada Kamis (12/11/2026) dengan kehadiran Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep berinisial W. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa para pejabat daerah tersebut kooperatif memenuhi panggilan penyidik untuk digali keterangannya.

“Kakantah Sumenep hadir memenuhi panggilan penyidik. Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait penyerahan uang kepada tersangka AS,” kata Budi.

Meski belasan pimpinan BPN di Jawa Timur bergiliran diperiksa, status WS dan rekan-rekan seprofesinya saat ini masih sebatas saksi. Kehadiran dan pemeriksaan mereka tidak serta-merta menunjukkan adanya keterlibatan langsung dalam tindak pidana, melainkan difokuskan pada sejauh mana pengetahuan para kepala kantor tersebut mengenai dugaan aliran dana kepada tersangka AS.

Baca Juga  Anggota DPRD Jatim Tampung Beragam Keluhan dalam Serap Aspirasi di Jombang

Pemeriksaan terhadap WS dan para kepala kantor pertanahan lainnya di Jawa Timur bukanlah tanpa alasan. Sebelum pemanggilan massal ini dilakukan, tim penyidik KPK telah lebih dulu menyasar wilayah Jawa Timur dalam rangkaian penggeledahan pada akhir September 2026.

Tepatnya pada 23 September 2026, penyidik menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto, yang kemudian dilanjutkan ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur serta kediaman salah satu tersangka di Kabupaten Nganjuk pada keesokan harinya.

Seluruh rangkaian pemeriksaan saksi di Jawa Timur ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari pasca-OTT, KPK menetapkan delapan tersangka, termasuk mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto yang berinisial AS, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kakantah Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presdir PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, Rizal Pahlevi, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, serta dua pihak swasta, Erwin dan Muhammad Fakhry.

Hingga saat ini, KPK masih terus merangkai keterangan dari ke-17 kepala kantor pertanahan di Jawa Timur, termasuk Kakantah Jombang WS, untuk memperjelas konstruksi perkara, serta memastikan benang merah dan nilai dugaan setoran uang di wilayah Jawa Timur dengan kasus awal di Kabupaten Bogor.

Follow WhatsApp Channel mitramedia.co untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

SK Mutasi Perangkat Desa Brangkal Mojokerto Cacat Administrasi, Ada SK Bernomor Sama
Pengadilan Tinggi Surabaya Dianggap Tak Mampu Jawab Soal Vonis Bebasnya Agustin dan Ranto
Satreskrim Polres Jombang Ungkap Kasus Curanmor di Sumobito, Dua Orang Digulung
Siswa SMP di Jombang Dipukul di Sekolah, Orang Tua Lapor Polisi, Guru Diduga Lalai
Viral Video Bokep Buruh Pabrik di Jombang, Pemeran Pria Sekaligus Penyebar Video Ditangkap
Sarang Narkoba di Kota Santri Disikat Polisi, 20 Orang Digulung
Terduga Mafia Tanah di Jombang Gugat Pemilik Sertifikat Usai Dilaporkan ke Polisi
Palsukan Kuitansi dan Tanda Tangan Jual Beli Tanah, Dua Warga Megaluh Dipolisikan

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 18:05 WIB

SK Mutasi Perangkat Desa Brangkal Mojokerto Cacat Administrasi, Ada SK Bernomor Sama

Jumat, 13 November 2026 - 11:43 WIB

Kepala Kantor Pertanahan Jombang Diperiksa KPK

Kamis, 12 November 2026 - 13:02 WIB

Pengadilan Tinggi Surabaya Dianggap Tak Mampu Jawab Soal Vonis Bebasnya Agustin dan Ranto

Senin, 9 November 2026 - 12:20 WIB

Satreskrim Polres Jombang Ungkap Kasus Curanmor di Sumobito, Dua Orang Digulung

Jumat, 6 November 2026 - 13:54 WIB

Siswa SMP di Jombang Dipukul di Sekolah, Orang Tua Lapor Polisi, Guru Diduga Lalai

Berita Terbaru

Pemerintahan

Calo Tanah dan Calo Perizinan Rusak Iklim Investasi Jombang

Rabu, 18 Nov 2026 - 20:05 WIB

Kantor ATR/BPN Jombang. (Istimewa)

Hukum

Kepala Kantor Pertanahan Jombang Diperiksa KPK

Jumat, 13 Nov 2026 - 11:43 WIB