JOMBANG, MITRAMEDIA.CO – Proyek rehabilitasi atap gedung Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Brambang, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, memantik tanda tanya dan sorotan publik. Pasalnya, kegiatan fisik yang telah berlangsung selama sepekan tersebut diduga mengabaikan prinsip keterbukaan informasi publik serta Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Berdasarkan pantauan langsung wartawan media ini di lokasi pada Senin (26/10/2026), tidak ditemukan papan nama informasi proyek yang seharusnya terpasang transparan di area pekerjaan. Padahal, keberadaan papan nama proyek merupakan sarana penting bagi masyarakat untuk mengetahui nama kegiatan, nilai anggaran, sumber pendanaan, identitas penyedia jasa (kontraktor), hingga jangka waktu pelaksanaan.
Selain masalah transparansi, aspek keselamatan kerja di fasilitas pelayanan umum tersebut juga tampak diabaikan. Para pekerja yang tengah melakukan pembongkaran dan perbaikan di ketinggian atap gedung tampak bekerja tanpa dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) standar K3, seperti helm keselamatan, sabuk pengaman (safety belt/harness), maupun sepatu keselamatan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Saat dikonfirmasi di lokasi pekerjaan pada Senin (26/10/2026), mandor pelaksana yang berada di lapangan terkesan enggan memberikan penjelasan rinci. Ia mengaku hanya sebatas pekerja harian.
“Saya hanya pekerja pak. Coba saya teleponkan dulu,” ujar sang mandor kepada wartawan.
Namun, hal mengganjal terjadi saat sambungan telepon dilakukan. Dari seberang telepon, terdengar suara seseorang yang memberikan instruksi dengan nada arogan dan terkesan menutupi adanya proyek tersebut.
“Bilango gak weruh (Katakan tidak tahu),” kata seseorang di panggilan telepon saat dihubungi mandor.
Usai menutup teleponnya, pekerja tersebut tampak canggung dan mencoba melanjutkan penjelasannya. Ia mengaku berasal dari luar wilayah Jombang dan baru beberapa hari bekerja di lokasi tersebut.
“Saya dari Mojokerto pak, baru mulai kerja hari Sabtu kemarin,” ucapnya.
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai ketiadaan papan informasi proyek serta pengabaian standar K3 bagi para pekerja, pekerja tersebut tidak memberikan jawaban pasti dan hanya menyampaikan permohonan maaf.
“Mohon maaf pak, saya tidak tahu,” katanya singkat.
Puskesmas Mengaku Hanya Penerima Manfaat
Selanjutnya, media ini mencoba menemui Kepala Puskesmas Brambang pada hari yang sama. Awak media diterima oleh salah satu staf Puskesmas yang mengaku bernama Aprilianto.
Saat dikonfirmasi mengenai besaran anggaran, kontraktor pelaksana, maupun durasi pengerjaan proyek, Aprilianto menjelaskan bahwa pihak Puskesmas tidak memiliki kewenangan teknis maupun informasi detail terkait proyek tersebut karena hanya berstatus sebagai penerima manfaat.
“Ini proyek rehabilitasi atap gedung yang bersumber dari APBD. Soal nilainya berapa kami tidak tahu, dan dikerjakan oleh siapa kami juga tidak tahu,” jelas Aprilianto saat ditemui di area Puskesmas.
Ia menambahkan bahwa seluruh proses pengadaan barang dan jasa hingga penunjukan penyedia sepenuhnya berada di bawah kewenangan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jombang.
“Puskesmas hanya menerima bantuan, semua dari Dinas Kesehatan. Untuk lebih jelasnya silahkan konfirmasi langsung ke Dinas Kesehatan,” terangnya.
“Untuk informasi lebih lanjut mengenai proyek ini, silakan langsung berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang,” tambah Aprilianto.
Kadinkes Tidak Memberi Jawaban Malah Suruh Konfirmasi ke Pegawai
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, dr. Hexawan Tjahja Widada, memberikan tanggapan saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp. Ia menyampaikan bahwa dirinya sedang berada di luar untuk menghadiri kegiatan.
“Saya masih di luar, Mas, ada kegiatan. Komunikasi dengan Pak Catur ya, Mas. Saya tugaskan komunikasi dengan Anda Pak Catur itu pegawai Dinkes,” ujarnya.
Meski demikian, dalam keterangannya tersebut, Hexawan belum memberikan penjelasan mengenai nilai anggaran, pelaksana proyek, alasan tidak terpasangnya papan informasi, maupun penerapan standar K3 di lokasi pekerjaan. Hingga saat ini, upaya konfirmasi detail masih terus dilakukan.
Praktisi Hukum Soroti Potensi Pelanggaran Regulasi
Kondisi pengerjaan proyek fisik di lingkungan fasilitas kesehatan masyarakat ini turut memicu perhatian akademisi dan praktisi hukum. Praktisi hukum Syarahuddin menilai, aspek kepatuhan terhadap regulasi dalam proyek tersebut perlu ditelusuri secara mendalam, mulai dari keterbukaan informasi, tanggung jawab pelaksana pekerjaan, hingga mekanisme pengawasan di lapangan.
“Kajian hukum diperlukan untuk memastikan kewajiban keterbukaan informasi, tanggung jawab pelaksana pekerjaan, serta mekanisme pengawasan yang diterapkan,” ujar Syarahuddin.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa ada atau tidaknya pelanggaran administrasi maupun hukum tetap harus ditelaah berdasarkan jenis pekerjaan dan ketentuan yang berlaku.
“Karena itu, penjelasan dari instansi terkait diperlukan untuk memastikan apakah pelaksanaan proyek tersebut telah memenuhi kewajiban administrasi dan keterbukaan informasi,” ungkapnya.
Syarahuddin juga menyoroti risiko tinggi pekerjaan rehabilitasi atap gedung yang berisiko memicu kecelakaan kerja apabila dilakukan tanpa perlindungan memadai. Menurutnya, keselamatan pekerja di lingkungan pelayanan publik tidak boleh dikesampingkan.
“Penggunaan APD dan penerapan prosedur keselamatan menjadi bagian penting yang perlu dipastikan selama pekerjaan berlangsung,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat memiliki hak konstitusional untuk mengetahui pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
“Masyarakat sendiri memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan anggaran publik melalui mekanisme keterbukaan informasi sesuai ketentuan perundang-undangan,” pungkasnya.















