MITRAMEDIA.CO – BPJS Kesehatan resmi mengonfirmasi penonaktifan sejumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI JK).
Langkah ini merupakan tindak lanjut atas terbitnya Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang mulai berlaku efektif per 1 Februari 2026.
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari validasi data rutin untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rizzky menjelaskan bahwa meski terdapat penonaktifan, total kuota nasional peserta PBI JK tidak mengalami perubahan.
“Terjadi penyesuaian di mana peserta yang dinonaktifkan langsung digantikan oleh peserta baru. Kementerian Sosial melakukan pembaruan data secara berkala agar distribusi bantuan iuran ini benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” ujar Rizzky, dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Kamis (5/2/2026).
Peserta yang terdampak penonaktifan tetap memiliki peluang untuk mengaktifkan kembali status kepesertaannya (reaktivasi) melalui prosedur resmi, sepanjang memenuhi kriteria berikut:
1. Terdaftar dalam daftar peserta PBI JK yang dinonaktifkan pada Januari 2026.
2. Terverifikasi secara faktual sebagai masyarakat miskin atau rentan miskin.
3. Memiliki kondisi medis darurat atau mengidap penyakit kronis yang mengancam jiwa.
Prosedur Reaktivasi:
1. Peserta melapor ke Dinas Sosial setempat dengan membawa Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan.
2. Dinas Sosial mengusulkan nama peserta ke Kementerian Sosial untuk diverifikasi.
3. Jika lolos verifikasi, BPJS Kesehatan akan segera mengaktifkan kembali status kepesertaan untuk menjamin akses layanan kesehatan.
Guna menghindari kendala administrasi saat kondisi darurat, masyarakat diimbau untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi:
WhatsApp (PANDAWA): 08118165165
BPJS Kesehatan Care Center: 165
Aplikasi: Mobile JKN
Layanan On-site: Kantor Cabang terdekat atau petugas BPJS SATU! di rumah sakit.
“Kami mengimbau masyarakat untuk mengecek status kepesertaan selagi sehat. Jangan sampai terkendala saat membutuhkan penanganan medis mendadak,” pungkas Rizzky.
