JOMBANG – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkap adanya kesenjangan dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) antara sekolah umum dan institusi pendidikan berbasis agama (Madrasah/Pesantren).
Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Jombang, Jumat (10/4/2026).
Berdasarkan tinjauan di lapangan, program unggulan pemerintah ini menunjukkan disparitas distribusi yang signifikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saat SMA negeri telah menikmati fasilitas ini selama berbulan-bulan, sejumlah madrasah dan pesantren baru mulai tersentuh program pada hari ini.
Zulkifli Hasan mengakui bahwa cakupan program MBG bagi sekolah berbasis agama masih berada di angka yang memprihatinkan.
Data menunjukkan ketimpangan yang tajam dalam akselerasi program di tingkat akar rumput.
“Sekolah umum sudah mencapai sekitar 85 persen dan ada yang sudah berjalan hingga tujuh bulan. Sementara itu, sekolah berbasis agama seperti Tsanawiyah, Aliyah, dan Pondok Pesantren baru mencapai kisaran 15 persen,” ujar Menteri yang akrab disapa Zulhas tersebut.
Keterlambatan ini, menurut Zulhas, sempat memicu pertanyaan dari kalangan siswa di sekolah agama yang merasa dianaktirikan dibandingkan rekan mereka di sekolah umum.
Pemerintah mengeklaim tengah melakukan rapat koordinasi intensif untuk mengejar ketertinggalan tersebut.
Dalam inspeksi di MAN 1 Jombang dan SMAN 2 Jombang, Menko Pangan melakukan verifikasi langsung terhadap standar nutrisi yang disajikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Beberapa poin yang menjadi catatan adalah komposisi gizi, menu terdiri dari karbohidrat, protein (chicken katsu), sayuran, buah, dan susu.
Kedua, harus ada variasi menu yang berbeda di setiap SPPG guna mencegah kebosanan pada siswa.
Menko menilai kualitas sajian sudah memenuhi standar kelayakan konsumsi dan gizi nasional.
Kepala MAN 1 Jombang, Saadatul Athiyah, mengonfirmasi bahwa hari ini merupakan kali pertama sebanyak 1.500 siswanya menerima distribusi makanan dari SPPG Sambong.
Ia mengungkapkan bahwa kendala pendataan dan momentum kegiatan sekolah sempat menjadi penghambat eksekusi program di institusi yang ia pimpin.
Meskipun program ini disambut baik karena mampu meringankan beban ekonomi orang tua siswa, keterlambatan implementasi di sektor pendidikan agama di Jombang menjadi preseden penting bagi pemerintah.
