JOMBANG – Polemik mutasi jabatan di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang terus menjadi sorotan. Isu ini mengemuka setelah muncul dugaan bahwa sejumlah nama lama yang pernah menjabat hingga lebih dari delapan tahun akan kembali menempati kursi strategis. Publik pun mempertanyakan, sejauh mana makna “penyegaran” yang dijanjikan benar-benar dijalankan.
Kritik pertama datang dari Dr. Solikin Rusli, yang menilai langkah mengembalikan pejabat lama justru kontradiktif. “Kalau penyegaran, mestinya cari yang lebih energik, visioner, dan punya prestasi. Bukan sekadar balas dendam atau mengembalikan orang lama yang dulu disingkirkan,” ujarnya, Minggu (17/8/2025).
Pandangan serupa disampaikan praktisi hukum, Syarahuddin, SH. Ia menilai mutasi di birokrasi kerap lebih sarat kepentingan politik ketimbang murni untuk meningkatkan kinerja. Sementara itu, Direktur LSM Lintas Komunitas (Link) mengingatkan agar isu mutasi tidak dijadikan pengalihan isu dari dugaan lemahnya kepemimpinan Bupati Warsubi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dugaan Data Usulan Mutasi Bocor
Ketegangan semakin meningkat setelah diduga beredar data usulan mutasi jabatan yang mencantumkan sejumlah nama pejabat strategis. Dokumen yang belum terkonfirmasi kebenarannya itu menyebut antara lain:
Dr. dr. Ma’murotus Sa’diyah, M.Kes (disebut orangnya Bu Mundjidah) – diusulkan menjadi Kepala Dinas PPKB PPPA
dr. Muhammad Vidya Buana, M.H (disebut orangnya Bu Mundjidah) – diusulkan sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan
Siti Munawaroh, S.Kep.Ns., MM (disebut orangnya Bu Mundjidah) – diusulkan menjadi Kepala Bidang di Dinas Kesehatan
Dian Kusuma R., S.S.T., M.Si – diusulkan pindah ke Dinas PUPR/Perkim
Sutikno, S.Kep.Ns., M.Kes (disebut orangnya Bu Mundjidah) – diusulkan menjadi Kasubbag Umum Dinas Peternakan
Umaysaroh, S.ST (disebut orangnya Bu Mundjidah) – diusulkan sebagai Kasubbag Tata Usaha
Selain itu, beberapa posisi penting di bidang pelayanan medik, penunjang medis, hingga bagian keuangan dan perencanaan program juga diduga masuk dalam radar rotasi.
Terkait dugaan data bocor tersebut, Kepala Dinas PPKB PPPA Jombang, dr. Puji Umbaran, yang diduga akam menggantikan Direktur RSUD membantah keras ada keterlibatan dirinya.
“Ditanyakan saja pada yang mengusulkan,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi.
Namun, ketika wartawan memastikan apakah usulan tersebut berasal darinya, ia menolak tegas. “Itu namanya fitnah,” tegasnya.
Hingga berita ini ditulis, Bupati Jombang Warsubi belum mengeluarkan pernyataan resmi. Publik pun masih menunggu penjelasan terkait dugaan bocornya data mutasi sekaligus arah kebijakan rotasi jabatan ke depan.
Isu ini diperkirakan akan terus bergulir, mengingat mutasi pejabat menyangkut transparansi, profesionalisme, dan tata kelola pemerintahan yang bersih sesuatu yang kini tengah diuji di Kabupaten Jombang.
