JOMBANG – Penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, telah terlaksana secara aman, tertib, dan kondusif. Sebagai forum permusyawaratan tertinggi dalam struktur organisasi Nahdlatul Ulama, forum ini berfungsi tidak hanya sebagai sarana konsolidasi kepemimpinan, tetapi juga momentum strategis yang mempertemukan ulama, akademisi, birokrat, dan elemen masyarakat secara nasional.
Atas terselenggaranya Muktamar NU ke-35 ini, apresiasi ditujukan kepada Rais Aam KH. Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH. Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) beserta seluruh jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masa Khidmat 2026–2031 yang terpilih. Keberhasilan penyelenggaraan ini merupakan hasil sinergi lintas sektoral yang melibatkan Panitia Pusat (Panpus), Panitia Lokal (Panlok), aparat TNI/Polri, institusi pesantren, relawan, serta seluruh warga Kabupaten Jombang.
Apresiasi khusus diberikan atas kehadiran Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta jajaran pejabat pemerintah, pengamat politik, dan akademisi nasional, seperti Fachry Ali, Adi Prayitno, Taufiq, dan Arie Rosyid yang turut meninjau jalannya kegiatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pasca-penyelenggaraan event berskala nasional ini, fokus utama bertransisi pada analisis dampak serta perumusan legacy (warisan strategis) bagi Kabupaten Jombang.
Apa Manfaat Muktamar bagi Tuan Rumah?
Penyelenggaraan Muktamar tidak boleh berhenti sebagai agregasi peristiwa seremonial, melainkan harus dikonversi menjadi instrumen akselerasi pembangunan sosial, ekonomi, pariwisata, tata kelola pemerintahan, dan keamanan daerah.
Keberhasilan Muktamar NU ke-35 Tak Lepas dari Pemerintah Kabupaten Jombang
Keberhasilan penyelenggaraan Muktamar NU ke-35 dipengaruhi oleh kesiapan fasilitas dan dukungan operasional dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang di bawah kepemimpinan Bupati Abah Warsubi, S.H., M.Si., dan Gus Salmanudin Yazid, S.Ag., M.Pd.i. Pemkab Jombang secara konsisten memfasilitasi kebutuhan logistik, manajemen lalu lintas, layanan kesehatan, tata kelola kebersihan, penyediaan tempat rehat, hingga skema keamanan terpadu.
Pola koordinasi ini menunjukkan efektivitas model kepemimpinan daerah yang berperan sebagai facilitator, protector, dan collaborator bagi kegiatan masyarakat berskala besar tanpa mengintervensi independensi institusi keagamaan.
Kehadiran Presiden Prabowo Subianto pada agenda pembukaan dan penutupan Muktamar mengonfirmasi posisi strategis Kabupaten Jombang dalam peta keagamaan dan kebangsaan nasional. Perhatian dari pemerintah pusat ini perlu ditindaklanjuti secara kontekstual melalui penguatan alokasi program pembangunan daerah, meliputi penataan infrastruktur, intervensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), modernisasi sektor pertanian dan perdagangan, serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis pesantren.
Analisis Dampak Multisektoral
Sektor Ekonomi
Mobilisasi puluhan ribu muktamirin dan pengunjung menciptakan dampak pengganda (multiplier effect) secara instan terhadap perekonomian lokal. Sektor-sektor yang mengalami peningkatan perputaran modal secara signifikan meliputi:
- Industri UMKM kuliner serta penyedia makanan dan minuman (f&b).
- Sektor perhotelan, homestay, dan jasa penginapan non-formal.
- Penyedia jasa transportasi, perparkiran, dan logistik.
- Sektor retail, pusat oleh-oleh khas daerah, konveksi, dan percetakan.
- Sektor jasa pendukung seperti dokumentasi dan teknologi informasi.
Sektor Sosial
Muktamar memperkuat kapital sosial (social capital) masyarakat Jombang. Terjadi peningkatan efektivitas gotong royong, budaya keramahtamahan (hospitality), kepekaan lingkungan, serta nilai toleransi antar-warga dalam mengelola kedatangan massa dalam jumlah besar.
Sektor Budaya dan Pariwisata
Penyelenggaraan ini menegaskan identitas Kabupaten Jombang sebagai salah satu episentrum pendidikan pesantren dan kebudayaan Islam di Indonesia. Aset kultural ini memicu integrasi rantai nilai (value chain): Kebudayaan → Pendidikan → Pariwisata Religi → Ekonomi Kreatif → Pemberdayaan UMKM → Kesejahteraan Masyarakat.
Sektor Politik dan Demokrasi
Muktamar menjadi laboratorium demokrasi keagamaan yang menunjukkan kematangan berorganisasi. Perbedaan preferensi politik dalam pemilihan kepengurusan mampu diselesaikan melalui mekanisme musyawarah tanpa memicu disintegrasi sosial.
Sektor Keamanan
Terbentuknya sistem keamanan berbasis kolaborasi (collaborative security model) antara TNI, Polri, Banser, relawan, dan masyarakat terbukti efektif menjaga stabilitas keamanan selama acara berlangsung.
Rencana Tdak Lanjut Strategis (Post-Event Action Plan)
Bidang Sosial
- Keberlanjutan Gotong Royong: Mengonversi semangat kesukarelaan Muktamar ke dalam program penanganan sampah terpadu, penataan lingkungan desa, dan pelayanan sosial berbasis masyarakat.
- KORPS Relawan Daerah: Membentuk database dan jaringan relawan pascamuktamar yang siap dimobilisasi untuk penanggulangan bencana dan krisis sosial.
Bidang Ekonomi
- Program “Warisan Ekonomi Muktamar”: Melakukan registrasi terhadap UMKM yang terlibat selama event untuk diberikan pembinaan berlanjut melalui rantai proses: Pendataan → Pembinaan → Digitalisasi → Akses Pembiayaan → Pemasaran → Kemitraan Strategis.
- Pusat Sentra Industri Oleh-Oleh: Mengintegrasikan produk unggulan daerah (batik, kerajinan, kuliner, dan produk olahan pesantren) dalam satu kawasan niaga terpadu.
- Pengembangan Wisata Religi Terpadu: Mengintegrasikan destinasi wisata ziarah/pesantren dengan sektor ekonomi kreatif lokal.
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
- Sinergi Quadruple Helix: Memperkuat kolaborasi antara Pemkab, Pesantren, Perguruan Tinggi, dan Dunia Usaha/Dunia Industri (DUDI).
- Pengembangan SDM Santri: Mendorong kurikulum berorientasi digital literacy, bahasa asing, entrepreneurship, dan keterampilan teknis guna mencetak santri berbasis pencipta lapangan kerja (job creator).
Bidang Tata Kelola Keamanan dan Lingkungan
- Sistem Manajemen Event Daerah (SMED): Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) penyelenggaraan event nasional/internasional yang melibatkan elemen Pemkab, TNI/Polri, Ormas, dan Relawan.
- Gerakan Jombang Bersih Pasca-Event: Menginstitusionalkan budaya penanganan sampah cepat tanggap setelah penyelenggaraan acara berskala besar.
Rekomendasi Kebijakan (Policy Recommendations)
- Pembentukan Tim Evaluasi Pasca-Muktamar: Membentuk tim lintas disiplin untuk melakukan kajian komprehensif terkait dampak ekonomi, sosial, lingkungan, dan infrastruktur pasca-event sebagai bahan masukan kebijakan pemkab.
- Penyusunan Masterplan “Legacy Muktamar NU ke-35”: Merumuskan dokumen perencanaan strategis yang memuat pilar utama: Legacy Ekonomi UMKM, Legacy Wisata Religi, Legacy Pendidikan/SDM, dan Legacy Tata Kelola Lingkungan.
- Pembangunan Database UMKM Event: Menyusun direktori terpadu mengenai profil usaha, kapasitas produksi, dan kebutuhan intervensi modal bagi pelaku UMKM lokal.
- Institutional Branding Jombang: Menetapakan Kabupaten Jombang secara resmi sebagai pusat penyelenggaraan MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) berbasis pesantren dan kebudayaan Islam tingkat nasional.
- Akurasi Metrik Ekonomi: Melakukan penghitungan kuantitatif terhadap total perputaran uang (velocity of money), penyerapan tenaga kerja lokal, serta peningkatan omzet bisnis selama Muktamar sebagai tolok ukur rasional.
Penyelenggaraan Muktamar NU ke-35 di Kabupaten Jombang telah selesai secara operasional, namun tahapan optimalisasi dampaknya baru dimulai. Keberhasilan acara ini membuktikan bahwa sinergi antara pemerintah, ulama, aparat keamanan, dan masyarakat mampu mengelola event berskala nasional secara aman dan produktif.
Tugas berkelanjutan bagi Pemerintah Kabupaten Jombang dan seluruh pemangku kepentingan adalah memastikan bahwa Muktamar NU ke-35 memberikan dampak berkesinambungan (sustainable impacts) berupa pertumbuhan ekonomi inklusif, penguatan kapasitas UMKM, modernisasi pesantren, dan peningkatan kualitas tata kelola daerah.
Penulis,
Drs. Medan Amrullah, M.A.P.
Tenaga Ahli Bupati Bidang SDM dan Kemasyarakatan
