JOMBANG — Tuduhan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, yang mengaitkan keterpurukan kepemimpinan Nahdlatul Ulama (NU) selama lima tahun terakhir dengan keberadaan alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), menuai kritik tajam.
Pernyataan yang disampaikan dalam pidato menjelang Muktamar NU ke-35 di Jombang tersebut dinilai sebagai bentuk distorsi sejarah dan kegagalan memahami dinamika pemikiran Islam modern.
Kritik keras ini datang dari Syarahuddin, S.H., anggota Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Komunikasi Advokat Jombang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, serangan Cak Imin terhadap Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) yang merupakan alumni HMI Universitas Gadjah Mada (UGM), sangat tidak beralasan dan justru memperlihatkan dangkalnya kapasitas politik intelektual mantan Wakil Ketua DPR RI tersebut.
Syarahuddin menilai narasi yang dibangun Cak Imin sepenuhnya mengandung kegagalan logika serta ketidakpahaman atas kontribusi historis HMI dalam arus pembaharuan Islam di Indonesia.
“Pernyataan Cak Imin yang menyalahkan kepemimpinan NU tercemar akibat ada kimia biopolitik HMI di dalam diri Gus Yahya adalah nalar yang sepenuhnya mengandung cacat historis dan distorsi faham modernisasi keislaman,” tegas pengacara muda yang akrab disapa Bang Reza itu.
Dirinya membeberkan bahwa sejarah modernisasi dan pembaharuan Islam di Indonesia ditopang oleh dua pilar utama, yakni KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dari simpul NU dan Nurcholish Madjid (Cak Nur) dari simpul HMI. Keduanya, melalui gagasan Islam dan Kemodernan (Cak Nur) serta Pergulatan Islam di Indonesia (Gus Dur), berhasil memadukan tradisi pesantren dan universitas.
Dalam peta persilangan intelektual tersebut, posisi Cak Imin dinilai jauh dari jangkauan tradisi pemikiran yang ditinggalkan para pendahulunya.
Bang Reza menyoroti rekam jejak Cak Imin yang dibesarkan di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di bawah bimbingan Gus Dur, namun pada akhirnya justru menyingkirkan pamannya sendiri dari PKB.
“Melirik sejenak rekam jejak Cak Imin, sejauh ini tak punya pengalaman yang cukup dan benar. Ia sepenuhnya ada di PMII dan di bawah bimbingan pamannya, Gus Dur, yang kelak setelah mendirikan PKB, dicongkelnya sendiri,” ungkap pengacara yang menjabat Direktur Firma Hukum SSA Al-Wahid tersebut.
Ia menambahkan, lebih dari tiga dekade berada di lingkaran puncak kekuasaan tidak otomatis membuat kapasitas politik-intelektual Cak Imin setara dengan jajaran pilar pembaharuan Islam.
“Jika ia hendak ditokohkan dalam garis sejarah ormas Islam garda depan, kemampuan politik intelektualnya harus dipertanyakan selama lebih dari tiga dasawarsa sangat dekat dengan kekuasaan dan kepemimpinan. Percik sejarah politik intelektual NU dan HMI mustahil bisa disandingkan dengannya,” ujar Bang Reza.
Lebih lanjut, Direktur Firma Hukum SSA Al-Wahid ini mengutip pandangan almarhum Daniel Dhakidae dalam karya Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru (2003) mengenai posisi intelektual Islam modern yang kerap bernegosiasi dengan kekuasaan demi legitimasi politik, sebagaimana yang terjadi pada era Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).
Menurutnya, HMI memang melahirkan banyak figur yang lihai berpolitik di sarang kekuasaan seperti Mahfud MD, Bahlil Lahadalia, hingga Jimly Asshiddiqie, namun kontribusi pemikiran akademis dan kebangsaannya tetap berjalan secara sistematis.
Oleh karena itu, Syarahuddin menduga serangannya terhadap Gus Yahya dan HMI tak lebih dari manuver politik pragmatis menjelang Muktamar NU, mengingat NU dan muktamirin merupakan basis konstituen utama bagi PKB.
“Pernyataan Cak Imin itu sekadar blur pidato yang kehilangan kepekaan, menunjukkan kapasitas politik intelektualnya yang mungkin saja tak ingin keluar dari kemayaan kekuasaan belaka. Atau, timbang tak ada suara signifikan di lahan muktamar dan muktamirin yang tentu itu tambang suara PKB kapan pun, bersuaralah meski cuma dari mimbar pidato,” pungkas Bang Reza.
